Laksamana Yudo Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 Desember 2022
Laksamana Yudo Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024

Calon Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12). ANTARA FOTO/Aprillio A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panglima TNI terpilih, Laksamana Yudo Margono memastikan seluruh prajurit hingga petinggi TNI akan bersikap netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“TNI sejak dulu tugasnya berperang. Saya akan jamin netralitas TNI dalam Pemilu 2024,” kata Yudo dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

Baca Juga

Puan Harap Kinerja TNI Semakin Baik di Bawah Komando Yudo Margono

Dalam kesempatan itu, Yudo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada DPR. Ia berjanji akan melanjutkan dan meningkatkan program-program strategis Jenderal Andika Perkasa.

“Dan ke depan sesuai dengan kehendak rakyat sesuai tugas dan fungsi Panglima TNI, akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Jebolan Akademi Angkatan Laut (AAL) Tahun 1988 ini lalu merinci hal-hal prioritas yang akan dilakukannya usai dilantik sebagai Panglima TNI.

Salah satunya mengenai program pengamanan daerah-daerah rawan seperti di perbatasan serta terkait dengan persoalan Laut Cina Selatan dan Papua.

“Lalu kami akan evaluasi kondisi sekarang ini. Kalau bagus dilanjutkan, kalau ada yang kurang-kurang akan dilengkapi untuk ke depan menjadi lebih bagus,” pungkasnya.

Baca Juga

DPR Gelar Paripurna Pengesahan Yudo Margono sebagai Panglima TNI Hari Ini

Sebelumnya, papat paripurna DPR pada Selasa mengesahkan Yudo Margono yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR untuk ditetapkan sebagai panglima TNI.

"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan calon panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika perkasa dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI apakah dapat disetujui?," kata Ketua DPR, Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna DPR.

Tahap selanjutnya dalam pengangkatan panglima TNI adalah pelantikan oleh Presiden Joko Widodo. (Pon)

Baca Juga

DPR Sahkan Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI

#Panglima TNI #DPR RI #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Baru Saja
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Bagikan