DPR Gelar Paripurna Pengesahan Yudo Margono sebagai Panglima TNI Hari Ini
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI pada Selasa (13/12).
"Paripurna tanggal 13 Desember, jam 09.30 WIB," ucap Sekretaris Jendral DPR Indra Iskandar pada wartawan, Selasa (13/12).
Baca Juga
Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI
Kata Indra, rapat paripurna hari ini hanya mengagendakan pengesahan Yudo sebagai panglima TNI, tanpa ada pembahasan lain.
"Hanya agenda tunggal yaitu pemberian persetujuan terhadap calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, SE, MM sebagai Panglima TNI," tutur Indra.
Diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
Baca Juga
Laksamana Yudo Harus Tinjau Ulang Pendekatan Keamanan di Papua
Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I yang digelar setelah fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada Yudo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.
Selanjutnya, hasil rapat internal tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan tingkat dua.
Setelah dari rapat paripurna, nama Yudo akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dilantik resmi menjadi panglima TNI. (*)
Baca Juga
Bagikan
Berita Terkait
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan