DPR Gelar Paripurna Pengesahan Yudo Margono sebagai Panglima TNI Hari Ini

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 Desember 2022
DPR Gelar Paripurna Pengesahan Yudo Margono sebagai Panglima TNI Hari Ini

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI pada Selasa (13/12).

"Paripurna tanggal 13 Desember, jam 09.30 WIB," ucap Sekretaris Jendral DPR Indra Iskandar pada wartawan, Selasa (13/12).

Baca Juga

Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Kata Indra, rapat paripurna hari ini hanya mengagendakan pengesahan Yudo sebagai panglima TNI, tanpa ada pembahasan lain.

"Hanya agenda tunggal yaitu pemberian persetujuan terhadap calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, SE, MM sebagai Panglima TNI," tutur Indra.

Diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Baca Juga

Laksamana Yudo Harus Tinjau Ulang Pendekatan Keamanan di Papua

Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I yang digelar setelah fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada Yudo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.

Selanjutnya, hasil rapat internal tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan tingkat dua.

Setelah dari rapat paripurna, nama Yudo akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dilantik resmi menjadi panglima TNI. (*)

Baca Juga

Pesan Wapres Ma'ruf Amin pada Yudo Margono

#DPR RI #Panglima TNI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Bagikan