Laksamana Yudo Harus Tinjau Ulang Pendekatan Keamanan di Papua

MerahPutih.com - Sejumlah persoalan pertahanan dan keamanan menanti sentuhan dari panglima TNI yang baru.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, ada sejumlah persoalan strategis yang mesti diselesaikan panglima TNI yang baru. Satu di antaranya, terkait persoalan keamanan di Papua.

Baca Juga:

Janji Laksamana Yudo Jika Terpilih Jadi Panglima TNI

"TNI punya banyak kerjaan strategis. PR lamanya soal Papua," kata Sukamta kepada wartawan, Selasa (6/12).

Khusus mengenai persoalan Papua, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar negara memberikan dukungan kebijakan yang memadai untuk gerak langkah TNI di sana.

Menurut Sukamta, pola pendekatan yang dilakukan selama ini perlu ditinjau ulang terutama terkait peran dan fungsi TNI dalam menghadapi gangguan keamanan yang dilakukan KKB.

"Ini perlu payung kebijakan politik negara. Prajurit TNI sudah cukup banyak yang menjadi korban. Sementara karena status para pemberontak hanya disebut sebagai teroris, sehingga yang di depan adalah polisi dan TNI membantu di belakang," ujarnya.

Sukamta mengatakan, jika negara membuat status para pemberontak sebagai separatis, maka akan memudahkan TNI melangkah dengan langkah strategis yang jelas.

Ia meyakini, jika status berubah, separatis tidak akan didukung oleh negara lain dan justru RI akan mendapat dukungan politik.

"Di sini kami berharap Panglima yang baru, bisa mengambil peran strategis meyakinkan Presiden. Saya yakin dengan kemampuan Pak Yudo Margono," ujarnya.

Sukamta tak menampik jika persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan satu model pendekatan saja. Perlu pendekatan komprehensif dan sistematis.

Sukamta meyakini jika panglima TNI yang baru mampu meyakinkan pemerintah untuk mengubah status kelompok pengganggu keamanan di Papua dengan status separatis, tidak akan berdampak terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah di Papua secara keseluruhan.

"Separatis hanya ada di beberapa tempat. Mereka (KKB) perlu ditangani secara tersendiri. Selain wilayah tersebut, ya diperlakukan dengan normal. Itu bagian lain lagi," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI