Janji Laksamana Yudo Jika Terpilih Jadi Panglima TNI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 02 Desember 2022
Janji Laksamana Yudo Jika Terpilih Jadi Panglima TNI

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/12). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono manyampaikan visi misinya sebagai calon Panglima TNI dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Di hadapan anggota Komisi I DPR, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu memastikan akan mengerahkan segala upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum TNI yang menyakiti rakyat.

Baca Juga

Uji Kelayakan dan Kepatutan Yudo Margono Harus Berlangsung Transparan dan Terbuka

"Apabila nantinya, saya mendapat kepercayaan jadi Panglima TNI, maka saya akan kerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal tak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat," kata Yudo.

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/12/2022). ANTARA/Imam Budilaksono
Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/12/2022). ANTARA/Imam Budilaksono

Yudo menekankan, TNI harus menyatu dan hadir di tengah rakyat. TNI, kata dia, juga harus menjadi solusi permasalahan rakyat dan bersikap humanis.

Baca Juga

DPR Soroti Disiplin Prajurit Jelang Fit And Proper Test Calon Panglima TNI

Sikap itu diperlukan lantaran Yudo merasa kondisi negara saat ini sedang tidak baik. Apalagi, Indonesia masih berjuang menuntaskan pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

Perjuangan tersebut, lanjut Yudo, menuntut peran serta dan partisipasi komponen bangsa. Ia memastikan TNI selalu dan akan terus hadir dalam menjawab setiap kesulitan serta permasalahan yang dihadapi rakyat.

"TNI selalu siap menjalani tugas yang diberikan negara untuk kepentingan rakyat sesuai kewenangan dan kepercayaan yang diberikan. Hal ini telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan amanat UU TNI," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

DPR Dalami Sejumlah Isu saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

#KSAL #Panglima TNI #DPR RI #Komisi I DPR #Breaking
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Program diskon pajak PBB-P2 dan BPHTB berlaku mulai 19 Januari hingga 31 Maret 2026 bagian dari perayaan HUT ke-33 Kota Tangerang
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Bagikan