DPR Dalami Sejumlah Isu saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI


Arsip. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) bersama KASAL Laksamana TNI Yugo Margono (kanan) di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (1/12/2022). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
MerahPutih.com - Komisi I DPR RI akan mengelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Jumat (2/12).
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, pihaknya akan fokus mendalami urusan Papua hingga keterbatasan anggaran alutsista.
“Ya pasti hal-hal isu-isu aktual ya, baik misalnya peremajaan alutsista dengan keterbatasan anggaran, situasi Papua, penegakan hukum, terus juga potensi mitigasi keamanan,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).
Baca Juga:
DPR Soroti Disiplin Prajurit Jelang Fit And Proper Test Calon Panglima TNI
Tak hanya itu, kata Dave, Komisi I juga akan mendalami soal Laut China Selatan. Selain soal Laut China Selatan, Yudo juga diharapkan fokus pada permasalahan lain.
“Laut China Selatan itu hanya satu, ada banyak loh ancaman kita. Jadi jangan fokus Laut China Selatan, masih ada selain Papua, ada di Selat Malaka, bagian Selatan Indonesia itu juga butuh penjelasan dari beliau,” ujarnya.
Baca Juga:
Fadli Zon Dorong Calon Panglima Yudo Benahi Kekuatan Angkatan Laut RI
Lebih lanjut politikus Partai Golkar ini menekankan hal itu harus menjadi fokus Yudo saat menjabat sebagai Panglima TNI lantaran wilayah Indonesia luas dan memiliki ancaman yang besar.
“Sementara wilayah luas dan ancaman itu besar, itu kita ingin perdalam, gimana beliau. Apakah kita butuh kapal induk misalnya, cukup memperbanyak kita untuk berpatroli. Hal itu yang kita dalami,” tutup Dave. (Pon)
Baca Juga:
DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman

Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik

DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
