Kritik Kenaikan Tarif Masuk Borobudur, Anggota DPR ini Juga Soroti Kualitas Pemandu Wisata

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 06 Juni 2022
Kritik Kenaikan Tarif Masuk Borobudur, Anggota DPR ini Juga Soroti Kualitas Pemandu Wisata

Candi Borobudur. (Foto: MP/TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Wacana naiknya tarif masuk tempat wisata Candi Borobudur menuai kritikan.

Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji, menilai rencana pemerintah menaikkan tarif tiket masuk wisata Candi Borobudur itu bertolak belakang dengan promosi destinasi wisata.

Baca Juga:

Borobudur Berlakukan Tiket Khusus Pelajar, Hanya Rp 5.000 untuk Naik Candi


Nuroji sejatinya setuju jika Borobudur perlu dijaga kelestariannya.

"Kepentingan konservasi dan wisata memang perlu seimbang. Tapi bukan menaikan harga setinggi itu," ujar Nuroji kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/6).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa pembatasan jumlah wisatawan yang naik ke Candi Borobudur itu bisa dilakukan dengan cara lain.

"Seperti membatasi jumlah pengunjung atau dengan cara bergiliran atau antri," ungkap dia.

Hal lain yang bisa dijadikan alternatif solusi pelestarian Candi Borobudur adalah dengan menutup area candi pada waktu-waktu tertentu. Khususnya, untuk perawatan atau pengurangan beban berat candi.

Ia pun mengkritisi kualitas pemandu wisata disana yang dinilai tak seragam.

"Antara satu guide dengan yang lain, tidak sama, saat menceritakan sejarah Borobudur, dengan kata lain berbeda-beda versinya. Dan begitu saya tanya, ternyata guide tersebut berasal dari Palembang," ungkapnya.

Baca Juga:

Penjelasan Lengkap TWC Borobudur Tentang Kenaikan Harga Tiket

Bahkan, lanjut Nuroji, ketika ia menanyakan nama-nama gunung disekitar Candi Borobudur, pemandu wisata tersebut tidak tahu namanya.

Ditambahkannya, seharusnya untuk menjadi pemandu wisata perlu pelatihan dan pembekalan tersendiri tentang sejarah wisata candi tersebut, dan lingkungan sekitarnya.

Sehingga, antara satu pemandu wisata dengan pemandu wisata yang lain satu cerita alias ada kesamaan. Dan yang terpenting merupakan sejarah asli candi tersebut.

"Dan yang tidak kalah penting, untuk memberdayakan warga sekitar atas keberadaan candi Borobudur itu juga harus dilakukan Penataran, pelatihan atau pembekalan terlebih dahulu," pungkasnya.

Sekedar informasi, Menko marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan akan membatasi pengunjung Candi Borobudur dan menerapkan tarif baru untuk tiket masuk bagi turis asing maupun lokal.

Tak tanggung-tanggung, pengunjung lokal atau turis lokal nantinya diharuskan membayar tiket Rp 750 ribu untuk sekali masuk.

Sementara wisatawan mancanegara, bakal dikenakan tarif USD100 atau jika dirupiahkan setara dengan Rp1.443.000 (kurs USD1 = Rp 14.400) atau hampir dua kali lipat dari harga tiket untuk turis lokal. (Knu)

Baca Juga:

Fasilitas Pariwisata Borobudur Yang Sudah Dibangun Jokowi

#Candi Borobudur #Luhut Panjaitan #Anggota DPR #Partai Gerindra
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, terancam dipecat Gerindra. Hal itu setelah ia memutuskan berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Sugiono menjelaskan bahwa pemberhentian Mirwan dari struktur partai dilakukan setelah DPP Gerindra menerima laporan terperinci
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Indonesia
Borobudur Tambah Kuota Wisatawan dari 1.200 Jadi 4.000 Sehari Jadi Sorotan Parlemen
Kapasitas Borobudur yang semula hanya membolehkan maksimal 1.200 orang sekarang menjadi 4.000 pengunjung setiap hari selama delapan jam.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 Desember 2025
Borobudur Tambah Kuota Wisatawan dari 1.200 Jadi 4.000 Sehari Jadi Sorotan Parlemen
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Indonesia
Di Hadapan Kader Gerindra, Prabowo Tekankan Pemimpin Sejati Harus Paham Arah Bangsa, Bukan Sekadar Punya Rasa Suka atau Tidak Suka
Ia juga menekankan pentingnya amanat Pasal 33 UUD 45 dan perlunya pemimpin sejati memahami arah bangsa
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Di Hadapan Kader Gerindra, Prabowo Tekankan Pemimpin Sejati Harus Paham Arah Bangsa, Bukan Sekadar Punya Rasa Suka atau Tidak Suka
Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Bagikan