Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Parlemen meminta pemerintah dan pengelola Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah (Jateng) untuk mengkaji ulang kebijakan peningkatan kuota pengunjung dari 1.200 menjadi 4.000 wisatawan per hari.
“Kapasitas Borobudur yang semula hanya membolehkan maksimal 1.200 orang sekarang menjadi 4.000 pengunjung setiap hari selama delapan jam, nampaknya perlu kajian lebih mendalam,” kata Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Kabupaten Magelang, dikutip Selasa (2/12).
Baca juga:
Prabowo-Macron Nanjak Borobudur Pakai 'Stair Lift', Endingnya Presiden Prancis Sentuh Patung Buddha
Menurut Fikri, penetapan kuota pengunjung seharusnya tidak hanya mempertimbangkan luas area dan faktor rotasi, tetapi juga aspek perlindungan cagar budaya. Dia juga menyoroti pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Borobudur belum memiliki landasan hukum yang kuat.
“Masyarakat dan pemerintah daerah sudah dilibatkan dalam pemanfaatan Borobudur, namun masih belum kokoh karena berbasis pada belas kasihan pengelola, bukan karena kebersamaan yang berbasis pada regulasi,” tutur politikus PKS itu, dikutip Antara.
Fikri mengingatkan agar pemerintah segera melaksanakan Pasal 97 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Baca juga:
Ahli Arkeologi Khawatir Pemasangan Stairlift di Candi Borobudur, Bisa Rusak Struktur Candi
Menurutnya, aturan tersebut belum pernah dijalankan secara konsekuen. Padahal, implementasi pasal tersebut penting untuk memastikan Borobudur tidak hanya menjadi objek wisata komersial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Magelang.
“Saya berharap catatan kritis ini menjadi evaluasi serius agar pengelolaan Borobudur ke depan lebih transparan, partisipatif, dan taat asas,” tandas Legislator dari Dapil IX Jawa Tengah itu. (*)
