Rendy Nugroho
MerahPutih Nasional - Dua pengurus partai politik yang tengah bertikai menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono dan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz.
Kedua pengurus parpol tersebut datang pada waktu yang berbeda. Namun, tujuannya sama. Yaitu meminta KPU bersikap arif dan bijaksana dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.
Golkar, meminta agar KPU mempertimbangkan konflik yang terjadi di partai beringin. "Kami tidak ingin menghalangi, tapi (kondisi Golkar) bisa jadi pertimbangan juga," kata Agung di kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/1).
Sementara itu, PPP justru ingin mendapat pengakuan dari KPU. Partai berlambang Ka'bah ini mengklaim yang berhak menetapkan calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada adalah kepengurusan DPD atau DPD kubu Djan Farid.
"Kalau ada pengurus daerah yang masa berlakunya belum habis, mengajukan calon pilkada itu yang dibenarkan, begitu ada yang mau merubah dari itu tidak diterima," kata Djan.
Namun, KPU menegaskan tidak akan mencampuri urusan dapur partai Golkar. Sebab, hal itu merupakan kewenangan internal partai tersebut. Lembaga yang diketuai Husni Kamil Manik ini akan menunggu keputusan hukum yang berlaku.
" Kami tidak mencampuri urusan internal partai Golkar dan PPP karena kami tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan itu," pungkas Husni. (mad)
Berita Lainnya:
Heboh Manusia Semangka Menghantui Kereta di Tiongkok
Usai Belajar Agama, Model Majalah Dewasa ini Akhirnya Menjadi Mualaf
Benarkah Harry Styles Terjebak Cinta Lokasi dengan Meghan Trainor
