Bahlil lantas pergi tanpa mengomentari lebih jauh kisruh saling lapor antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono

Pemerintah siap turun tangan dalam konflik dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang terjadi saat ini.

Proses Munas tandingan tersebut dipandang sebagai pengabaian prinsip-prinsip gerakan kepalangmerahan internasional.

Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono menanggapi laporan polisi yang dilayangkan Jusuf Kalla terhadap dirinya terkait kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).

Sebelumnya, Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK) menuding pencalonan Agung Laksono sebagai Caketum PMI adalah tindakan ilegal.

Bagi Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono, ini merupakan keputusan pribadi.

Partai Golkar mempersilakan jika memang putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dengan partai berlogo pohon beringin.

Tiga ketua dewan Partai Golkar, yaitu Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono menegaskan dukungan mereka kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto sekaligus menolak usulan munaslub.

Rekomendasi Dewan Pakar bertujuan dalam rangka memperkuat soliditas sesama kader Golkar

Agung Laksono yang saat ini menjabat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) juga menegaskan bahwa pernyataan Akbar Tanjung hanya ucapan selamat kepada Anies.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menegaskan peraturan perundangan tidak mengatur terkait daerah asal calon presiden (capres).

Segala persiapan membangun Ibu Kota Negara (IKN) terus dimatangkan.

"Saya berharap itu digratiskan karena tentu lebih baik. Kalau pun harus ada biaya semurah mungkinlah," kata Agung

"Dengan kemampuan yang banyak disingung, beliau (Airlangga) pada waktu pemilihan presiden (Pilpres) kita usung dari PG," kata Agung