ARB, Agung Laksono dan Akbar Tandjung Sepakat Tolak Munaslub Partai Golkar

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 03 Agustus 2023
ARB, Agung Laksono dan Akbar Tandjung Sepakat Tolak Munaslub Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, dan tiga ketua dewan Partai Golkar, yaitu Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehorm

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga ketua dewan Partai Golkar, yaitu Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono menegaskan dukungan mereka kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto sekaligus menolak usulan munaslub.

Dalam pertemuan tertutup antara Airlangga, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, dan tiga ketua dewan di Jakarta, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono menegaskan Golkar tetap solid.

Baca Juga:

Airlangga Buka Suara soal Golkar Dukung Anies di Pilpres 2024

“Para ketua dewan, Pak Ical (Ketua Dewan Pembina), Pak Agung (Ketua Dewan Pakar), dan Pak Akbar Tandjung (Ketua Dewan Kehormatan), menyatakan dukungannya agar Airlangga menyelesaikan periodisasi kepemimpinan Ketum Golkar hingga 2024 dan menolak gagasan munaslub (musyawarah nasional luar biasa),” kata Lodewijk selepas pertemuan sebagaimana dikutip dari siaran resmi Golkar di Jakarta, Rabu.

Sekjen Golkar menambahkan ketiga ketua itu juga menyerahkan keputusan terkait calon presiden dan calon wakil presiden kepada Airlangga.

“Para ketua dewan menyerahkan keputusan terkait pasangan koalisi atau nama capres-cawapres pada Ketua Umum Airlangga Hartarto. Mereka menegaskan, hal ini merupakan mandat dari Munas (Musyawarah Nasional) 2019 yang dikuatkan pada Rapimnas (rapat pimpinan nasional) 2020 serta Rakernas (rapat kerja nasional),” kata dia.

Airlangga, selepas pertemuan itu, menilai dukungan terhadap dirinya memudahkan Golkar untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain, terutama dalam berkoalisi dan menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal didukung oleh partai.

Dukungan itu, menurut Airlangga, juga menjadi bukti Golkar pada seluruh tingkatan tetap solid.

“Dukungan ini memudahkan Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Dan dengan soliditas dengan seluruh jajaran saya optimistis Partai Golkar bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024,” kata Airlangga Hartarto.

Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie dalam siaran tertulis yang sama menyampaikan tiga ketua dewan berharap kepemimpinan Airlangga memperhatikan perolehan target pemilu legislatif.

"Kami gembira dengan persiapan-persiapan yang disampaikan oleh DPP dan kami semua mendukung apa yang akan dilakukan dengan segala kekuatan yang ada pada kami,” kata Aburizal Bakrie.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara. (*)

Baca Juga:

JK Ungkap Modal jadi Ketum Golkar

#Partai Golkar #Munaslub Partai Golkar #Airlangga Hartarto #Akbar Tanjung #Aburizal Bakrie #Agung Laksono
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Bagikan