Andika Pratama
MerahPutih.com - Ongkos untuk menduduki posisi ketua umum partai politik di Indonesia cukup tinggi. Hal itu diungkap oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla.
Pria yang karib disapa JK ini menyebut butuh modal Rp 600 Miliar untuk menjadi ketua umum partai berlogo pohon beringin.
Baca Juga
“Kalau sekarang anda menjadi Ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp 600 miliar," kata JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu lebih jauh mengatakan, hampir semua partai politik memerlukan biaya besar. Kecuali, kata dia, parpol yang pendirinya masih ada.
"Hampir semua partai begitu. Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem. Tetapi partai yang sudah go public artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," ujarnya.
Sebelumnya seluruh Ketua DPD Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Juga
Mayoritas Pengurus DPD Ingin Golkar Berkoalisi dengan Gerindra
Plt Ketua DPD Golkar Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.
"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak Munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," kata Doli dalam jumpa pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/7).
Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD Golkar dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di Munas Golkar.
DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia juga menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024. (Pon)
Baca Juga
