Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Perdebatan soal kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mengemuka setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengusulkan kenaikan harga BBM demi menjaga kesehatan fiskal negara.
Namun, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wijanto, berbeda pandangan dengan JK, bahkan mementahkan usulan sosok yang pernah dua kali menjadi Wakil Presiden (Wapres RI itu.
Wihadi menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi nasional, termasuk dalam menghadapi tekanan global akibat kenaikan harga energi.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, serta pertumbuhan ekonomi yang masih solid,” kata Wihadi dalam keterangannya, Sabtu (11/4).
Baca juga:
Geram Dituduh Bohir Ijazah Palsu Jokowi, JK Polisikan Rismon Sianipar
Subsidi Energi Masih Aman
Secara fiskal, Wihadi menyebut kondisi APBN tetap berada dalam koridor aman. Hingga Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year).
Dengan capaian itu, lanjut dia, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian, termasuk melalui refocusing anggaran guna menambah subsidi energi tanpa harus melampaui batas defisit 3 persen.
“Kondisi APBN kita sehat. Ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas tanpa membebani masyarakat,” tuturnya.
Kritik Balik ke JK
Sebaliknya, Wihadi menekankan kenaikan harga energi berpotensi memicu efek berantai terhadap ekonomi, mulai dari inflasi, penurunan daya beli, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Wihadi balik mempertanyakan dorongan dari JK terkait usulan kenaikan harga BBM. Menurutnya, jika harga BBM dinaikkan justru dapat memperberat beban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu.
Baca juga:
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
“Pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat membawa pemerintah ke situasi yang lebih berat,” tegasnya.
Pimpinan Banggar DPR itu menilai kebijakan pemerintah Prabowo Subianto saat ini yang memilih menahan kenaikan harga BBM merupakan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyat,” tandas politikus dari Gerindra itu. (Pon)
