Golkar Ajukan Capres Sendiri, Agung Laksono Sodorkan Airlangga Hartarto

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 Desember 2019
 Golkar Ajukan Capres Sendiri, Agung Laksono Sodorkan Airlangga Hartarto

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bersama Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono. (ANTARA/Rivan Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tokoh senior Partai Golkar Agung Laksono menyarankan Ketua Umum (Ketum) petahana Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Menurut Agung, sudah saatnya Golkar mengajukan Capres sendiri.

Baca Juga:

Mundur Dari Pencalonan, Airlangga Puji Bamsoet Setinggi Langit

"Dengan kemampuan yang banyak disingung, beliau (Airlangga) pada waktu pemilihan presiden (Pilpres) kita usung dari PG," kata Agung kepada wartawan saat Munas Golkar di Hotel Ritz Chalton, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Agung Laksono sarankan Airlangga Hartarto maju di Pilpres 2024
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono berada dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/1). (ANTARA/Reno Esnir)

Ketum Kosgoro ini berpandangan, dalam 1,8 tahun memimpin PG, Airlangga berhasil mengembalikan kejayaannya dengan tetap menjadi pemenang nomor dua di dalam pemilihan legislatif.

"Kosgoro tidak ragu karena beliau (Airlangga) pantas untuk kita tetapkan kita pilih sebagai ketum 2019-2024 mendatang," ujar mantan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Sementara, Agung Laksono mengapresiasi sikap politik Bambang Soesatyo yang berdampak besar pada soliditas Partai Golkar dengan mengundurkan diri menjadi Ketua Umum.

“Suasana ini akan membangun soliditas yang lebih baik lagi bagi partai, yang memang sangat diperlukan untuk membangun Partai Golkar ke depan,” kata dia.

Kader Golkar, imbuh dia, sepanjang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) berpeluang besar untuk masuk dalam kepengurusan Golkar periode 2019-2024.

Airlangga Hartarto bersama Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/3). (ANTARA FOTO/Biropers-Muchlis)

Selain kepengurusan DPP Partai Golkar, para pendukung Bamsoet juga berpeluang masuk dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Ia menambahkan, Airlangga pun bisa mengakomodasi pendukung Bamsoet di BUMN, duta besar, maupun jabatan eksekutif lainnya.

Untuk itu, Pengurus Kosgoro 1957 telah bertemu Airlangga untuk tak tergesa-gesa mengakomodasi bila belum ada momentum yang tepat.

Baca Juga:

Mundurnya Bamsoet Dari Perebutan Ketum Golkar Rusak Proses Demokrasi

“Ya nanti mungkin ada yang tugas ke luar negeri, ada yang di eksekutif, ada yang di BUMN. Sabarlah, jangan menuntut pada ketua umum agar segera,” katanya.

Agung yang pernah terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Munas IX tandingan versi Ancol tersebut mengingatkan, kader Golkar tak lagi berseteru dan kubu-kubuan.

“Jangan juga menimbulkan keributan lagi dengan menuntut berbagai hal. Karena kami bercita-cita pada pemilu 2024, Golkar akan punya calon presiden atau calon wakil presiden sendiri,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Sempat Bergelojak, Munas Golkar Dijamin Berlangsung Damai dan Demokratis

#Agung Laksono #Airlangga Hartarto #Munas Golkar #Ketua Umum Partai Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Rencana pemerintah untuk membagikan saldo awal gratis dalam program pembukaan rekening bank massal bagi masyarakat Indonesia mendadak jadi perbincangan hangat.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Indonesia
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rencana pembukaan rekening, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Indonesia
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penting agar peningkatan kapasitas SDM berjalan seiring dengan transformasi industri.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Indonesia
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan di wilayah Kalimantan, sekaligus menambah sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Agustus 2026
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Bagikan