ImanK
MerahPutih.com - Pemerintah kembali memberikan perhatian terhadap program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bantuan tersebut menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Pernyataan ini menjadi informasi penting bagi pekerja yang sedang menantikan pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.
Saat ini, data calon penerima masih diproses oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelum dilakukan validasi dan verifikasi lebih lanjut.
Airlangga menjelaskan, pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta menjadi kelompok sasaran bantuan subsidi upah. Sementara itu, pemerintah menyiapkan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan.
"BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diproses di Kemenaker," ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Selasa (9/11/2026).
Pernyataan tersebut memperjelas perbedaan sasaran antara BSU dan insentif pajak yang disiapkan pemerintah.
Meski demikian, pekerja tetap perlu menunggu penetapan data penerima sebelum memastikan dirinya berhak memperoleh bantuan.
Bagi pekerja yang ingin memantau perkembangan program, informasi dapat diakses melalui portal resmi bsu.kemnaker.go.id dan situs BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga:
BSU 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal Pencairan, Syarat, dan Cara Cek Penerima
BSU 2026 Rp900 Ribu, Siapa yang Berhak Menerima?
Program BSU 2026 disiapkan untuk membantu mempertahankan daya beli pekerja dan buruh. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Kemnaker, bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berpeluang menerima total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Adapun periode bantuan mencakup Oktober, November, dan Desember 2026. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Dalam regulasi tersebut, batas upah penerima BSU ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau menyesuaikan upah minimum daerah apabila nilainya lebih tinggi.
Karena itu, pekerja sebaiknya tidak hanya berpatokan pada pernyataan mengenai penghasilan di bawah Rp3 juta. Kriteria dalam regulasi tetap menjadi acuan penetapan penerima.
Perbedaan BSU dan Insentif PPh 21 DTP untuk Pekerja
Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan dua bentuk insentif dengan kelompok sasaran berbeda.
Pertama, Bantuan Subsidi Upah yang ditujukan kepada pekerja berpenghasilan rendah. Kedua, perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Pemerintah memperkirakan sekitar 13 juta pekerja menjadi sasaran perluasan insentif PPh 21 DTP tersebut. Kebijakan ini diarahkan untuk memberikan dukungan kepada kelompok pekerja kelas menengah.
Dengan pembagian tersebut, BSU dan insentif pajak bukan program yang sama. BSU memberikan bantuan tunai kepada pekerja yang memenuhi persyaratan, sedangkan PPh 21 DTP merupakan fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah.
Baca juga:
BSU Cair November atau Desember 2026? Ini Cara Cek Penerima Pakai NIK
Syarat Penerima BSU 2026 BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria penerima BSU 2026 telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026.
Berikut persyaratan yang perlu diperhatikan pekerja:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah yang lebih tinggi.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen penghasilan tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Khusus pekerja di daerah dengan UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan ketentuan upah minimum setempat.
Meski demikian, memenuhi persyaratan belum otomatis menjamin seseorang mendapatkan bantuan. Pemerintah tetap melakukan pemeriksaan dan pencocokan data sebelum menetapkan penerima akhir.
Baca juga:
Kapan BSU 2026 Cair? Cek Jadwal, Syarat Penerima, dan Cara Cek NIK di Kemnaker
Cara Cek Penerima BSU 2026 Melalui bsu.kemnaker.go.id
Pekerja yang ingin mengetahui status penerima bantuan subsidi upah dapat mengakses portal resmi Kemnaker melalui alamat: https://bsu.kemnaker.go.id/
Laman tersebut menjadi kanal resmi untuk memperoleh informasi dan melakukan pengecekan BSU 2026.
Berdasarkan informasi yang ditampilkan portal Kemnaker, data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kemnaker.
Berikut langkah yang dapat dilakukan untuk memantau informasi penerima:
- Buka browser melalui ponsel atau komputer.
- Kunjungi situs https://bsu.kemnaker.go.id/.
- Cari informasi atau fitur pengecekan penerima BSU 2026.
- Ikuti petunjuk yang tersedia pada laman resmi.
- Masukkan NIK apabila sistem meminta data tersebut.
- Periksa hasil pengecekan setelah proses verifikasi selesai.
Pekerja perlu memperhatikan bahwa layanan pengecekan dapat mengikuti pembaruan sistem. Apabila fitur pemeriksaan belum tersedia, tunggu pengumuman resmi dari Kemnaker.
Dengan demikian, pencarian seperti bsu.kemnaker.go.id login atau BSU Kemnaker Go ID sebaiknya diarahkan ke portal resmi tersebut.
Cara Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan Melalui JMO
Selain portal Kemnaker, pekerja dapat menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk memeriksa informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Aplikasi ini membantu peserta mengetahui status kepesertaan dan mengakses berbagai layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga:
BSU 2026 Cair November? Pekerja Bisa Terima Rp900 Ribu, Cek Syarat dan Link Resminya
Berikut cara memeriksa status kepesertaan melalui JMO:
- Buka aplikasi JMO di ponsel.
- Login menggunakan akun yang sudah terdaftar.
- Pilih menu informasi kepesertaan.
- Periksa status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- Pastikan informasi identitas dan pekerjaan sesuai dengan data perusahaan.
Perlu diingat, status peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan bukan berarti otomatis ditetapkan sebagai penerima BSU. Penentuan penerima tetap mengacu pada hasil verifikasi data dan persyaratan pemerintah.
Pekerja juga dapat mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan melalui https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ untuk memperoleh informasi layanan kepesertaan.
Data Penerima BSU 2026 Masih Diverifikasi Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan data calon penerima BSU masih menjalani proses finalisasi di Kementerian Keuangan.
Setelah proses tersebut selesai, Kemnaker akan melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan melalui proses pembersihan atau cleansing sebelum ditetapkan sebagai daftar penerima.
Yassierli menjelaskan jumlah sekitar 13 juta calon penerima yang sebelumnya muncul masih merupakan data awal. Karena itu, komposisi penerima akhir belum dapat dipastikan.
"Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli.
Baca juga:
BSU 2026 Cair Rp900 Ribu? Ini Update Terbaru, Link Resmi, dan Cara Cek Penerima
Proses tersebut menjadi bagian penting untuk menghindari kesalahan penyaluran, termasuk memastikan pekerja yang tercatat benar-benar memenuhi kriteria BSU 2026.
Apakah BSU 2026 Harus Daftar Terlebih Dahulu?
Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan BSU 2026.
Berdasarkan keterangan resmi Kemnaker, calon penerima berasal dari data BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diproses dan diverifikasi pemerintah.
Karena itu, pekerja cukup memastikan status kepesertaan aktif, data identitas, serta informasi upah yang dilaporkan perusahaan sudah sesuai.
Apabila terdapat ketidaksesuaian data, pekerja dapat berkoordinasi dengan perusahaan atau pemberi kerja agar informasi kepesertaan diperbarui.
Dengan mekanisme tersebut, pencarian informasi mengenai cara daftar BSU perlu dibedakan dari proses pendataan calon penerima.
Tidak ada keharusan membayar biaya pendaftaran atau menggunakan jasa pihak tertentu agar lolos sebagai penerima bantuan.
Baca juga:
Waspada Link Palsu bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
Meningkatnya pencarian informasi mengenai BSU BPJS Ketenagakerjaan berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan tautan penipuan.
Pekerja perlu berhati-hati ketika menemukan alamat seperti bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, bsu.ketenagakerjaan.go.id, maupun tautan yang menggunakan nama BSU Kemnaker Go ID.
Portal resmi pengecekan BSU 2026 adalah https://bsu.kemnaker.go.id/. Sementara itu, situs BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/.
Jangan langsung mempercayai tautan yang meminta NIK, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP tanpa kejelasan sumber.
Pekerja juga sebaiknya menghindari tawaran jasa pencairan BSU yang meminta sejumlah uang dengan iming-iming mempercepat proses atau menjamin kelolosan sebagai penerima.
Untuk memastikan informasi mengenai jadwal pencairan, kriteria penerima, dan status bantuan, gunakan kanal resmi Kemnaker serta BPJS Ketenagakerjaan.
