Sempat Bergelojak, Munas Golkar Dijamin Berlangsung Damai dan Demokratis

Eddy FloEddy Flo - Senin, 02 Desember 2019
 Sempat Bergelojak, Munas Golkar Dijamin Berlangsung Damai dan Demokratis

Plt Ketua DPD DKI Jakarta Partai Golkar, Rizal Mallarangeng. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Persaingan kubu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo menjelang Munas Partai Golkar oleh sebagian kalangan dianggap sebagai biang kepengurusan ganda dalam tubuh Golkar yang kerap terjadi pasca-munas.

Menanggapi hal tersebut, politisi Golkar Rizal Mallarangeng meyakini bahwa penyelenggaraan Munas Golkar 3-8 Desember di Jakarta akan berlangsung damai dan demokratis.

Baca Juga:

Perolehan Suara di Pemilu 2019 Turun, Golkar bakal Evaluasi Besar-besaran

"Wajarlah (tensi meningkat). Golkar partai besar, makin tinggi pohon, makin banyak angin. Tapi, Munas pada akhirnya akan damai dan demokratis," kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Minggu (1/12).

Munas Golkar tahun 2019
Ilustrasi. (ANTARA/Kliwon)

Plt Ketua Partai Golkar DKI Jakarta itu mengajak seluruh kader Partai Golkar menyambut Munas nanti dalam suasana kegembiraan dan persahabatan.

“Kompetisi adalah hal yang biasa. Malah bagus. Tapi ya harus menjadi proses yang membesarkan partai, bukan memecah-belah. Golkar partai besar, kita harus membuatnya lebih besar lagi, bersama-sama," katanya.

Adapun terkait pemilihan ketua umum dalam Munas, Rizal melihat calon petahana Airlangga Hartarto sudah mengantongi dukungan mayoritas. Rizal meyakini Airlangga akan terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar.

Mengenai kritikan yang dilontarkan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal penunjukan Pelaksana tugas Ketua Golkar di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng menilai isu tersebut hanya dicari-cari.

“Kritik seperti itu dicari-cari. Plt itu bukan orang, tapi lembaga. Sejauh prosedur penetapannya sah, ya tidak ada masalah. Hak suaranya tidak berbeda dengan ketua definitif," ujarnya.

Di DKI Jakarta sendiri, kata Rizal, pihaknya secara demokratis sudah mengadakan rapat pleno, dan hasilnya adalah dukungan bulat kepada Airlangga Hartarto.

"Keputusan inilah yang kami bawa ke Munas. Jadi tidak sembarangan, tetapi terlembaga. Bukan orang, tapi organisasi. Itu esensinya," tegas Rizal.

Mengenai masa jabatan Plt yang dinilai berkepanjangan, Rizal sebagaimana dilansir Antara mengatakan bahwa hal itu harus dilihat pada konteksnya. Dirinya masih menjadi pelaksana tugas karena berdasarkan kesepakatan, Musyawarah Daerah baru digelar pada 2020.

Baca Juga:

Golkar Bergejolak Jelang Munas Karena Perebutan Posisi Strategis

“Saya ditunjuk menjadi Plt Ketua Golkar DKI saat kampanye Pemilu akan dimulai. Konsentrasi kita ke sana, bukan kompetisi internal. Setelah Pemilu, kami rapat pleno, dan diputuskan bahwa Musda Golkar DKI akan diadakan pada 2020. Jadi urutannya bagus, Munas dulu dan setelah itu Musda," ungkap dia.

Yang terpenting, lanjut Rizal Mallarangeng, semua keputusan yang diambil merupakan keputusan organisasi yang bersifat kolektif kolegial, bukan keputusan subyektif.(*)

Baca Juga:

Pengamat: Golkar Butuh Leader Agar Kuat dan Besar Lagi

#Munas Golkar #Partai Golkar #Airlangga Hartarto #Bambang Soesatyo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Founder JHL Group Jerry Hermawan Lo itu bukan lahir dari kemewahan ataupun jalan pintas menuju puncak bisnis
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Bagikan