Sempat Bergelojak, Munas Golkar Dijamin Berlangsung Damai dan Demokratis

Eddy FloEddy Flo - Senin, 02 Desember 2019
 Sempat Bergelojak, Munas Golkar Dijamin Berlangsung Damai dan Demokratis

Plt Ketua DPD DKI Jakarta Partai Golkar, Rizal Mallarangeng. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Persaingan kubu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo menjelang Munas Partai Golkar oleh sebagian kalangan dianggap sebagai biang kepengurusan ganda dalam tubuh Golkar yang kerap terjadi pasca-munas.

Menanggapi hal tersebut, politisi Golkar Rizal Mallarangeng meyakini bahwa penyelenggaraan Munas Golkar 3-8 Desember di Jakarta akan berlangsung damai dan demokratis.

Baca Juga:

Perolehan Suara di Pemilu 2019 Turun, Golkar bakal Evaluasi Besar-besaran

"Wajarlah (tensi meningkat). Golkar partai besar, makin tinggi pohon, makin banyak angin. Tapi, Munas pada akhirnya akan damai dan demokratis," kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Minggu (1/12).

Munas Golkar tahun 2019
Ilustrasi. (ANTARA/Kliwon)

Plt Ketua Partai Golkar DKI Jakarta itu mengajak seluruh kader Partai Golkar menyambut Munas nanti dalam suasana kegembiraan dan persahabatan.

“Kompetisi adalah hal yang biasa. Malah bagus. Tapi ya harus menjadi proses yang membesarkan partai, bukan memecah-belah. Golkar partai besar, kita harus membuatnya lebih besar lagi, bersama-sama," katanya.

Adapun terkait pemilihan ketua umum dalam Munas, Rizal melihat calon petahana Airlangga Hartarto sudah mengantongi dukungan mayoritas. Rizal meyakini Airlangga akan terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar.

Mengenai kritikan yang dilontarkan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal penunjukan Pelaksana tugas Ketua Golkar di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng menilai isu tersebut hanya dicari-cari.

“Kritik seperti itu dicari-cari. Plt itu bukan orang, tapi lembaga. Sejauh prosedur penetapannya sah, ya tidak ada masalah. Hak suaranya tidak berbeda dengan ketua definitif," ujarnya.

Di DKI Jakarta sendiri, kata Rizal, pihaknya secara demokratis sudah mengadakan rapat pleno, dan hasilnya adalah dukungan bulat kepada Airlangga Hartarto.

"Keputusan inilah yang kami bawa ke Munas. Jadi tidak sembarangan, tetapi terlembaga. Bukan orang, tapi organisasi. Itu esensinya," tegas Rizal.

Mengenai masa jabatan Plt yang dinilai berkepanjangan, Rizal sebagaimana dilansir Antara mengatakan bahwa hal itu harus dilihat pada konteksnya. Dirinya masih menjadi pelaksana tugas karena berdasarkan kesepakatan, Musyawarah Daerah baru digelar pada 2020.

Baca Juga:

Golkar Bergejolak Jelang Munas Karena Perebutan Posisi Strategis

“Saya ditunjuk menjadi Plt Ketua Golkar DKI saat kampanye Pemilu akan dimulai. Konsentrasi kita ke sana, bukan kompetisi internal. Setelah Pemilu, kami rapat pleno, dan diputuskan bahwa Musda Golkar DKI akan diadakan pada 2020. Jadi urutannya bagus, Munas dulu dan setelah itu Musda," ungkap dia.

Yang terpenting, lanjut Rizal Mallarangeng, semua keputusan yang diambil merupakan keputusan organisasi yang bersifat kolektif kolegial, bukan keputusan subyektif.(*)

Baca Juga:

Pengamat: Golkar Butuh Leader Agar Kuat dan Besar Lagi

#Munas Golkar #Partai Golkar #Airlangga Hartarto #Bambang Soesatyo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Bamsoet menilai keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Indonesia
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan