Agung Laksono Klaim Jadi Ketua PMI yang Sah, Siap Lapor ke Pemerintah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 12 Desember 2024
Agung Laksono Klaim Jadi Ketua PMI yang Sah, Siap Lapor ke Pemerintah

Agung Laksono berada dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/1). (ANTARA/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wapres RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) baru saja terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029. Keputusan tersebut didukung oleh 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional.

Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut. Agung mengklaim telah terpilih sebagai Ketua Umum PMI melalui Munas PMI ke-22 yang diselenggarakan secara terpisah. Mereka mengadakan Munas tandingan dan mengklaim memperoleh 254 suara dukungan.

Lantas Agung Laksono akan melaporkan hasil Munas PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Kami akan melaporkan kepada Kemenkum, kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi (Munas) PMI," kata Agung Laksono dalam keterangannya, yang dikutip Kamis (12/12).

Baca juga:

Ketua Umum PMI JK Usulkan Korban Kebakaran di Kemayoran Dipindah ke Rusun

Ia juga mengaku siap dengan langkah JK yang akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI secara ilegal.

"Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja, karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi," cetus dia.

Agung juga mengklaim memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

Agung Laksono juga akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkum, dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing.

"Tetap akan dilempar ke pemerintah, jadi kami tinggal menunggu keputusannya," tututnya.

Baca juga:

Ketum Golkar Pilih Bungkam Terkait Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI

Senior Partai Golkar ini pun percaya apa yang nanti diputuskan Kemenkum perihal Ketum PMI periode 2024-2029 yang resmi.

"Pemerintah juga saya percaya bahwa tidak ada pemerintah yang ingin mencelakakan warganya, termasuk organisasi-organisasi, apalagi PMI, jadi saya yakin mereka akan adil, objektif, netral, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya," ucapnya.

#Agung Laksono #PMI #Palang Merah Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bank Jakarta Gelar Donor Darah di HUT ke-65, Gandeng PWI dan PMI
Bank Jakarta menggelar donor darah kolaboratif bersama PWI Jaya dan PMI DKI dalam rangka HUT ke-65. Kegiatan ini wujud kepedulian sosial dan dukung stok darah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
Bank Jakarta Gelar Donor Darah di HUT ke-65, Gandeng PWI dan PMI
Indonesia
Moratorium PMI ke Timur Tengah Dikaji, DPR Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Kerja
Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang memberlakukan moratorium PMI ke wilayah konflik Timur Tengah. Hal itu harus dihitung secara matang.
Soffi Amira - Jumat, 10 April 2026
Moratorium PMI ke Timur Tengah Dikaji, DPR Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Kerja
Indonesia
PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
JK menyampaikan bahwa minggu ini, tim PMI akan ke Islamabad, Pakistan, untuk melakukan pengadaan obat-obatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
 PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
Indonesia
Kisah Sugianto, PMI Penyelamat 7 Lansia yang Dibanggakan Prabowo di Korsel
Sugianto, PMI asal Indramayu yang menyelamatkan 7 lansia di Korea Selatan, mendapat pujian langsung dari Presiden Prabowo dalam jamuan kenegaraan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 April 2026
Kisah Sugianto, PMI Penyelamat 7 Lansia yang Dibanggakan Prabowo di Korsel
Indonesia
Mudik Lebaran 2026: PMI DKI Dirikan 14 Pos Kesehatan di Terminal, Stasiun hingga Tempat Wisata
PMI DKI Jakarta mendirikan 14 pos kesehatan selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Posko tersebar di terminal, stasiun, pelabuhan hingga tempat wisata.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
Mudik Lebaran 2026: PMI DKI Dirikan 14 Pos Kesehatan di Terminal, Stasiun hingga Tempat Wisata
Indonesia
PMI Kota Solo Kirim 500 Kantong Darah untuk Bantuan Bencana Banjir di Pulau Sumatra, Penuhi Kebutuhan Darah
Pengiriman bantuan kemanusiaan ini merupakan respons cepat PMI Surakarta dalam mendukung upaya penanggulangan dampak bencana di wilayah tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
PMI Kota Solo Kirim 500 Kantong Darah untuk Bantuan Bencana Banjir di Pulau Sumatra, Penuhi Kebutuhan Darah
Indonesia
PMI Jakarta Kirim Ratusan Kantong Darah ke Daerah Bencana Sumatera
Pemerintah daerah bersama TNI-Polri, relawan, dan instansi terkait juga terus memperluas area pencarian serta mengoptimalkan pelayanan bagi warga terdampak,
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
PMI Jakarta Kirim Ratusan Kantong Darah ke Daerah Bencana Sumatera
Indonesia
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ingin PMI berbeda dari daerah lain. Hal itu ia ungkapkan saat acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta 2025-2030.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Ribuan Calon Pekerja Migran Gagal Kerja, Pemerintah Hentikan Perusahaan Penempatan di Bekasi
KP2MI pun memutuskan menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan PT Esdema berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI Nomor 11 tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Ribuan Calon Pekerja Migran Gagal Kerja, Pemerintah Hentikan Perusahaan Penempatan di Bekasi
Bagikan