Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan

Merahputih.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, berpendapat bahwa perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat. Ia percaya bahwa perubahan kabinet ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di tengah maraknya tuntutan publik.

Idrus menekankan bahwa para menteri, baik dari partai politik maupun non-partai, harus berorientasi pada peningkatan kinerja untuk memenuhi harapan dan kepentingan rakyat demi masa depan yang lebih baik.

Baca juga:

Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik

Ia juga memprediksi akan ada tahapan lanjutan dalam reshuffle, mengingat posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) masih kosong.

Menurutnya, meskipun lima menteri telah dirombak, evaluasi dapat terus dilakukan.

Terkait isu yang beredar bahwa anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, masuk dalam bursa calon Menpora, Idrus tidak menampik adanya usulan nama tersebut dari internal partai.

Namun, ia menegaskan bahwa penunjukan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak berdasarkan pada "jatah-jatahan" partai.

"Tergantung pada Pak Prabowo. Yang pasti misalkan Pak Mukhtarudin Sekretaris Fraksi sekarang itu adalah Golkar ada di situ sebagai Menteri P2MI, misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi alhamdulillah," kata Idrus.

Baca juga:

Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Sinyal Pergantian 'Gerbong Jokowi' ke 'Wagon Gerindra'

Idrus menambahkan bahwa Golkar mensyukuri jika kader terbaik mereka dipercaya untuk mengisi posisi menteri, namun ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

"Ya patut kami syukuri di satu sisi, tapi di sisi lain tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik. Tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada presiden, ini bukan jatah-jatahan ya," pungkasnya.