KPK Yakin Tanggapan Jaksa atas Eksepsi Setnov Diterima Majelis Hakim

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum Setya Novanto diterima majelis hakim dalam sidang putusan sela perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini, Kamis (4/1).

"Sejak KPK menuangkan jawaban di eksepsi tersebut dan menyampaikan kepada pengadilan tentu saja subtansi hukum kami yakin dengan jawaban yang sudah disampaikan itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/1) malam.

Menurut Febri, semua poin sudah dijawab oleh JPU KPK sesuai dengan materi eksepsi penasihat hukum. Namun, terkait dengan pokok perkara soal pembuktian apakah benar terdakwa Setnov menerima uang akan dibuktikan pada proses persidangan nanti.

Febri enggan berspekulasi soal kemungkinan majelis hakim mengabulkan eksepsi mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. Menurut dia, dikabulkan atau tidaknya eksepsi itu tergantung kepada sikap hakim.

"Sebaiknya kalau bicara soal apa yang menjadi sikap hakim besok di putusan sela kita tunggu saja agenda putusan sela besok," jelas Febri.

Di sisi lain, kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang telah diajukan pihaknya.

"Kami berharap eksepsi dikabulkan. Tapi dikabulkan atau enggak itu kan tergantung hakim," kata Maqdir.

Maqdir mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP besok. Menurut dia, pihaknya hanya akan mendengarkan pembacaan putusan sela tersebut.

"Yang kita persiapkan nantinya kalau andai kata eksepsi kami tidak diterima, kami siap-siap untuk sidang pokok perkara," jelas Maqdir.

Setya Novanto didakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus e-KTP. Atas perbuatan Setnov, negara rugi sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu.

Selain itu, jaksa menyebut mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang serta jasa proyek e-KTP.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ganjar Pranowo Tak Penuhi Panggilan KPK, Ada Apa?