Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak enggan berkomentar banyak terkait dengan pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Menurut Johanis, pembebasan bersyarat tersebut bukan lagi menjadi kewenangan KPK, tetapi menjadi urusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"KPK tidak ikut campur dengan hal tersebut," ujar Johanis Tanak kepada wartawan, Senin (18/8).
Tanak menjelaskan tugas dan kewenangan KPK dalam proses pemberantasan korupsi. Menurut dia, tugas dan kewenangan KPK mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. "Setelah semua tugas tersebut dilaksanakan, selesai sudah tugas KPK," terang Tanak.
Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto resmi mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini dikonfirmasi Kepala Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Jabar, Kusnali, Minggu (17/8).
Baca juga:
"Iya benar (Setya Novanto) bebas kemarin. Dia bebas bersyarat karena peninjauan kembali dikabulkan, sehingga vonisnya berubah dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun," ujar Kusnali.
Pemberian bebas bersyarat ini telah sesuai aturan karena Setya Novanto telah menjalani dua pertiga masa pidana dari total hukuman 12,5 tahun penjara.
Ia menjalani hukuman sejak 2017 dan menerima beberapa pengurangan remisi.(knu)
Baca juga:
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
