Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para terduga penikmat aliran dana terkait korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) segera mengembalikan uang ke lembaga antirasuah.
Selain para tersangka, KPK juga meminta Perum Percetakan Negara RI dan PT Sandipala Arthaputra dan pihak lain yang diperkaya atas korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun ini agar mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK.
Baca Juga: Miryam Haryani Minta 'Uang Jajan' 100 Ribu Dolar AS ke Dirjen Dukcapil Kemendagri
"Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/8).
Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hakim atas terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto, manajemen bersama konsorsium PNRI diperkaya sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar terkait proyek ini.
PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar, dua tersangka baru yaitu mantan anggota DPR Miryam Haryani diduga diperkaya US$1,2 juta, serta Dirut Perum PNRI sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya diduga diperkaya senilai US$20 ribu dan Rp10 juta.
Di sisi lain, Saut memastikan KPK berkomitmen untuk terus mengusut keterlibatan pihak lain yang memiliki peran dan juga mendapatkan aliran dana, disamping empat tersangka baru yang sudah dijerat.
"Kami sangat memperhatikan perkara ini, selain karena kerugian negara yang sangat besar, kasus korupsi yang terjadi juga berdampak luas pada masyarakat," pungkas Saut.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Mereka yakni, mantan anggota DPR Miryam Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI sekaligus Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP yang juga PNS di BPPT Husni Fahmi dan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Ketua Konsorsium PNRI, Paulus Tannos.
Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca Juga: KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus e-KTP
Dalam perkara pokok e-KTP, lembaga antirasuah telah memproses 8 orang tersangka. Tujuh di antaranya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor dan 1 orang sedang proses persidangan, yang terdiri dari 3 kluster dari unsur politisi, pejabat di Kementerian dalam Negeri dan Swasta.
Dari kluster politisi yakni mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, dan mantan anggota DPR RI Markus Nari. Sementara dari pejabat Kemendagri yakni Plt. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto.
Kemudian, dari unsur swasta yakni Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo; pihak Swasta Andi Agustinus; pihak swasta Made Oka Masagung; dan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.(Pon)
Baca Juga: Terdakwa e-KTP Tegaskan Miryam S Haryani Terima Uang US$1,2 Juta
