Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun diduga menerima suap sebesar 11.000 dollar Singapura dan Rp45 juta dari pihak swasta bernama Abu Bakar.
Suap itu diduga terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kepulauan Riau tahun 2018/2019.
"NBA (Nurdin Basirun) diduga menerima uang dari ABK baik secara langsung maupun melalui EDS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).
Nurdin diduga menerima uang suap dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy dalam beberapa kali kesempatan. Pada tanggal 30 Mei 2019, sebesar 5000 dollar Singapura dan Rp45 juta.
"Esoknya, 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10.2 hektar," ujar Basaria.
Kemudian, kata Basaria, pada tanggal 10 Juli 2019 Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar 6000 dollar Singapura kepada Nurdin melalui Budi Kabid Perikanan Tangkap DKP Provinsi Kepri.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Nurdin Basirun bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar sebagai tersangka.
Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan pada Rabu (10/7) kemarin. Dalam operasi senyap tersebut, tim Satgas KPK menciduk 7 orang yang terdiri dari Kepala Daerah, Kepala Dinas di bidang kelautan, Kepala Bidang, dua staf dinas dan pihak swasta.
Atas perbuatannya, Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
BACA JUGA: KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Suap Izin Reklamasi
KPK Amankan 6 Orang Terkait OTT Gubernur Kepri
Sedangkan Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebagai pihak diduga pemberi, ABK dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(Pon)
