Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pembelian Apartemen di kawasan elit Jakarta oleh Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pembelian apartemen tersebut dapat memberi petunjuk kepada KPK terkait lokasi persembunyian buronan atas kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA Ini.
Baca Juga:
Pimpinan KPK ke Nurhadi: Bersembunyi Hanya Menambah Keruwetan Sendiri
Boyamin mengaku telah menyerahkan salinan dokumen kwitansi pembayaran cicilan unit Apartemen District 8 di Jalan Senopati, Jakarta tersebut ke lembaga antirasuah.
"Semestinya KPK menyelidiki dokumen kwitansi tersebut untuk memperoleh gambaran lokasi aset-aset Nurhadi dan keluarganya sehingga dapat mencari jejak jejak keberadaan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono," kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (27/3).
Kwitansi itu, dibayar oleh istri Nurhadi, Tin Zuraida dengan nominal ratusan juta rupiah. Pembayaran itu dilakukan Tin kepada PT Sumber Cipta Griya Utama (SCGU) pada 31 Januari 2014. Pada kwitansi pertama, Tin membayar Rp250 juta, kedua sebesar Rp112,5 juta, ketiga membayar Rp114,5 juta.
"Ditengah merebaknya virus corona, copy kwitansi telah disampaikan kepada KPK via email Pengaduan Masyarakat KPK," ujar Boyamin.
Boyamin mengusulkan, Nurhadi dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Pasalnya, nilai transaksi dalam dolumen itu mencapai ratusan juta rupiah.
"Sehingga, (uang pembayaran itu) diduga bukan dari pengasilan resmi keluarga pegawai negeri sipil)," kata Boyamin.
Lebih lanjut, Boyamin meminta lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri itu memanggil manajemen PT SCGU untuk mendapat keterangan lokasi ketiga unit apartemen tersebut.
"Sekaligus untuk mendapatkan status apartemen tersebut apakah sudah lunas, sudah ada sertifikatnya, atau sudah dijual kepada pihak lain yang diduga untuk menghilangkan jejak," tutup Boyamin.
Nurhadi merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Selain Nurhadi, dalam perkara ini KPK juga menetapkan menantunya, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai tersangka.
Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.
Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.
Baca Juga:
Dua Adik Ipar Nurhadi Batal Diperiksa KPK, Minta Dijadwal Ulang
Diketahui Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.
Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran kerap mangkir saat dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka. (Pon)
