KPK dan Kemendes PDTT Bangun Sistem Pengawasan Dana Desa

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat membangun sistem untuk mengawasi penggunaan dana desa.

"Kita membangun sebuah sistem pengawasan atau pemenfaatan dana desa supaya lebih bagus lagi," kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/3).

Baca Juga:

39 Finalis Puteri Indonesia Belajar Antikorupsi ke KPK

Sistem pengawasan ini, kata Abdul Halim, diperlukan lantaran desa saat ini mengelola dana yang sangat besar. Pemerintah pusat saja menggelontorkan dana desa mencapai Rp 72 triliun untuk tahun 2020 dan terus meningkat setiap tahunnya.

Selain dana desa dari pemerintah pusat, anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) berasal dari sejumlah sumber lainnya, seperti alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pendapatan asli desa.

"Kalau kita masuk ke APBDes itu total Rp 130 triliun se-Indoensia karena ada empat sumber di APBDes itu," ungkapnya.

Karena itu, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, diperlukan pengawasan dan pendampingan dari KPK agar dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat semaksimal mungkin.

"Kita diskusikan supaya kami mendapat pendampingan KPK di Deputi Pencegahan khususnya supaya manfaatkan dana desa semakin optimal," ujarnya.

Dana desa, lanjut Abdul Halim, saat ini berfokus pada transformasi ekonomi dan peningakatan sumber daya manusia. Dia memastikan, pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lainnya, terutama untuk membahas mengenai teknis sistem pengawasan dana desa.

"Termasuk arahan KPK dalam menyusun pedoman penggunaan dana desa lebih teknis sehingga masing-masing punya acuan, panduan dan tolok ukurnya jelas. Tentu akan ditindaklanjuti," pungkasnya.

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Minta Harun Masiku Hingga Hurhadi Serahkan Diri

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, dana desa telah menjadi concern lembaga antirasuah. KPK, kata Lili berupaya memastikan agar dana desa dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

"Tadi dalam rapat untuk peran Kemdes juga urusan Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi). Jadi ada acuan dan Kemdes dan KPK akan tindaklanjuti dengan MoU yang sudah dilakukan sebelumnya," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

KPK Cecar Mantan Bupati Bogor Nurhayanti Soal Pengumpulan Uang dari Rachmat Yasin