Korupsi Sudah Jadi Penyakit Kronis, KPK Sebaiknya Tidak Bangga Lakukan Banyak OTT

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 09 Januari 2020
 Korupsi Sudah Jadi Penyakit Kronis, KPK Sebaiknya Tidak Bangga Lakukan Banyak OTT

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati (kanan) (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari Bupati Sidoarjo hingga komisioner KPU Wahyu Setiawan menunjukkan korupsi sudah menjadi penyakit kronis dan sulit disembuhkan.

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati menilai sampai kapan pun lembaga KPK tak akan dapat habis-habisnya dalam hal pemberantasan korupsi, selama mental korupsi itu masih ada dan tertanam.

Baca Juga:

Pengamat Nilai Langkah OTT KPK Terhadap Wahyu Setiawan Bukan Gebrakan Luar Biasa

“Karena itu, jangan hanya melihat kinerja KPK dari seberapa besar jumlah OTT ataupun jumlah uang negara yang diselamatkan. Namun harus dilihat juga, bagaimana budaya korupsi itu dihilangkan dari bumi pertiwi,” ungkap Yohanes dalam diskusi politik seri ke-14 Vox Point Indonesia yang bertemakan “Menanti Kinerja Pimpinan KPK”, Kamis (9/1) di Jakarta.

Vox Point Indonesia menilai korupsi sudah menjadi penyakit kronis masyarakat
Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati (tengah) dalam sebuah pertemuan di Kantor DPP PKS (Foto: Twitter @PKS_ID)

Vox Indonesia mengajak semua elemen masyarakat tanpa kecuali, agar dapat membangun wajah Indonesia yang bebas dari korupsi.

“Korupsi itu seperti penyakit kangker. Sangat berbahaya dan menakutkan. Maka harus disembuhkan. Ini yang menjadi tawaran kita. Vox melihat bagus kalau kita mempertanyakan bagaimana kinerja KPK. Namun akar penyakit korupsi harus disembuhkan,” jelas Yohanes.

Menurut Yohanes, negara dalam hal ini pemerintah harus hadir untuk merubah mindset, bahwa budaya upeti, suap, dan korupsi itu harus dilawan dengan pendidikan moral dan etika yang baik.

"Pendidikan mental yang utama. Bagaimana pendidikan anti korupsi harus diperkuat sejak pendidikan dasar," kata Yohanes.

Ia menambahkan, sangat penting dilakukan bangsa ini dalam membangun mental dan etika bagi anak bangsa, terutama bagi para pejabat negara dan juga pemerintah daerah, agar korupsi benar-benar menjadi hal tabu di Indonesia.

“Jadi bagaimana bangsa ini harus mengubah budaya korupsi menjadi budaya tidak korupsi,” kata Yohanes.

Yohanes lantas menantikan KPK dapat menunjukkan kinerja mereka di 100 hari pertama.

"KPK harus mampu membuat perubahan sehingga mindset para birokrat atau penyelenggara negara agar tidak lagi melakukan korupsi," ucap Yohanes H Budhisedjati.

Baca Juga:

Menkopolhukam Pastikan Kerja KPU Tak Terganggu dengan Penangkapan Wahyu Setyawan

Selain itu hadir juga Kordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi organisasi yang memiliki semboyan Mengembangkan Nilai- Nilai Kebangsaan.

"Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang baru dilakukan akhir-akhir ini mampu menaikkan rating KPK. Jangan anggap remeh OTT karena itu bisa memberikan kesan kepada publik kalau KPK kerja," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Dua OTT KPK di Awal Tahun Jawab Keraguan Masyarakat Terhadap Firli Cs

#Operasi Tangkap Tangan #Komisi Pemberantasan Korupsi #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Pengambilalihan PT Sritex oleh kurator setelah putusan pailit ternyata berdampak besar pada kewajiban PBB di Kabupaten Sukoharjo.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Indonesia
5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik
RUU ini punya tujuan mulia, tetapi ada lima pasal yang harus dicermati
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Hotman Klaim Kasus Nadiem Mirip Tom Lembong, Kejagung: Itu Kan Pendapat Pengacara
Unsur perbuatan pidana kasus korupsi tidak hanya terbatas memperkaya diri sendiri, tetapi juga memperkaya orang lain.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Hotman Klaim Kasus Nadiem Mirip Tom Lembong, Kejagung: Itu Kan Pendapat Pengacara
Bagikan