Korupsi Sudah Jadi Penyakit Kronis, KPK Sebaiknya Tidak Bangga Lakukan Banyak OTT

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 09 Januari 2020
 Korupsi Sudah Jadi Penyakit Kronis, KPK Sebaiknya Tidak Bangga Lakukan Banyak OTT

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati (kanan) (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari Bupati Sidoarjo hingga komisioner KPU Wahyu Setiawan menunjukkan korupsi sudah menjadi penyakit kronis dan sulit disembuhkan.

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati menilai sampai kapan pun lembaga KPK tak akan dapat habis-habisnya dalam hal pemberantasan korupsi, selama mental korupsi itu masih ada dan tertanam.

Baca Juga:

Pengamat Nilai Langkah OTT KPK Terhadap Wahyu Setiawan Bukan Gebrakan Luar Biasa

“Karena itu, jangan hanya melihat kinerja KPK dari seberapa besar jumlah OTT ataupun jumlah uang negara yang diselamatkan. Namun harus dilihat juga, bagaimana budaya korupsi itu dihilangkan dari bumi pertiwi,” ungkap Yohanes dalam diskusi politik seri ke-14 Vox Point Indonesia yang bertemakan “Menanti Kinerja Pimpinan KPK”, Kamis (9/1) di Jakarta.

Vox Point Indonesia menilai korupsi sudah menjadi penyakit kronis masyarakat
Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati (tengah) dalam sebuah pertemuan di Kantor DPP PKS (Foto: Twitter @PKS_ID)

Vox Indonesia mengajak semua elemen masyarakat tanpa kecuali, agar dapat membangun wajah Indonesia yang bebas dari korupsi.

“Korupsi itu seperti penyakit kangker. Sangat berbahaya dan menakutkan. Maka harus disembuhkan. Ini yang menjadi tawaran kita. Vox melihat bagus kalau kita mempertanyakan bagaimana kinerja KPK. Namun akar penyakit korupsi harus disembuhkan,” jelas Yohanes.

Menurut Yohanes, negara dalam hal ini pemerintah harus hadir untuk merubah mindset, bahwa budaya upeti, suap, dan korupsi itu harus dilawan dengan pendidikan moral dan etika yang baik.

"Pendidikan mental yang utama. Bagaimana pendidikan anti korupsi harus diperkuat sejak pendidikan dasar," kata Yohanes.

Ia menambahkan, sangat penting dilakukan bangsa ini dalam membangun mental dan etika bagi anak bangsa, terutama bagi para pejabat negara dan juga pemerintah daerah, agar korupsi benar-benar menjadi hal tabu di Indonesia.

“Jadi bagaimana bangsa ini harus mengubah budaya korupsi menjadi budaya tidak korupsi,” kata Yohanes.

Yohanes lantas menantikan KPK dapat menunjukkan kinerja mereka di 100 hari pertama.

"KPK harus mampu membuat perubahan sehingga mindset para birokrat atau penyelenggara negara agar tidak lagi melakukan korupsi," ucap Yohanes H Budhisedjati.

Baca Juga:

Menkopolhukam Pastikan Kerja KPU Tak Terganggu dengan Penangkapan Wahyu Setyawan

Selain itu hadir juga Kordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi organisasi yang memiliki semboyan Mengembangkan Nilai- Nilai Kebangsaan.

"Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang baru dilakukan akhir-akhir ini mampu menaikkan rating KPK. Jangan anggap remeh OTT karena itu bisa memberikan kesan kepada publik kalau KPK kerja," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Dua OTT KPK di Awal Tahun Jawab Keraguan Masyarakat Terhadap Firli Cs

#Operasi Tangkap Tangan #Komisi Pemberantasan Korupsi #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Bagikan