KontraS Tuding Polisi Sengaja Tutup-tutupi Penanganan Kasus Kerusuhan 22 Mei

MerahPutih.Com - Sudah satu bulan lebih kasus kerusuhan 22 Mei ditangani kepolisian namun hasilnya belum juga kelihatan. Bahkan muncul beragam kesimpangsiuran dalam amuk massa yang merenggut korban 9 nyawa tersebut.

Polri dalam pelbagai kesempatan telah mengungkapkan fakta dan pelaku kerusuhan kepada publik tapi belum ada satu kasuspun yang terungkap secara jelas dan terang benderang.

Kenyataan ini mendorong Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Polri transparan dalam penyelidikan kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan, selama ini ada yang terkesan ditutup soal penanganan kasus ini.

"Polri baru menyatakan hanya empat memang terkena peluru tajam, tapi selebihnya belum dijelaskan," kata Yati kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/7).

Polisi juga tidak membeberkan bukti yang jelas terkait pecahnya proyektil yang menyulitkan investigasi. Seharusnya, kata dia, hal itu dijelaskan kepada publik.

"Kemudian bukti-bukti spesifik juga tidak dijelaskan, proyektil itu pecah kita tidak tahu, buktinya apa kalau memang proyektil itu pecah," tutur Yati.

Yati meminta kepolisian fokus kepada aktor yang diduga bermain dalam kasus tersebut jika kesulitan dalam mengidentifikasi proyektil. Sehingga, pengungkapan kasus ini bisa terus berjalan.

"Tapi juga secara politik itu harus diungkap, secara sosial itu harus diungkap sebetulnya aktor-aktor siapa saja yang diduga terkait dengan peristiwa ini, untuk nanti kemudian dugaan aktor ini disambungkan dengan temuan bukti di lapangan," ujar Yati.

BACA JUGA: Agus Rahardjo Ungkap KPK Sudah Tetapkan Tersangka Baru Kasus e-KTP

Kiai Ma'ruf, Ulama Sarungan dan Gelitik Humor Khas Nahdliyin

Selain itu, Yati menilai kepolisian juga bermasalah terkait dengan netralitas. Kata dia, Polri harus menjaga netralitas sebagai penegak hukum dan pengayom.

Sebab polisi sejatinya sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat, maka diharapkan agar tidak berat sebelah. Apalagi menurutnya, di tahun politik ini jelas Polri berada di tengah pusaran politik.

"Kepolisian tidak dengan baik menjelaskan kewenangan mereka di tahun politik ini," tutup Yati Andriyani.(Knu)