Kontras: Jokowi Tak Punya Kesungguhan Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo dinilai tidak mempunyai kesungguhan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Padahal, pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji menuntaskan kasus-kasus tersebut.

"Itu kegagalan jokowi memang tidak punya kesungguhan dan kekuatan politik memadai untuk menyelesaikan masalah ham berat," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani dalam diskusi bertajuk "Munir, Demokrasi, dan Perlindungan Pembela HAM" di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Selasa (5/9).

Menurutnya, Jokowi harus memiliki keyakinan bahwa masyarakat akan mendukung sikapnya untuk mengungkap pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Jangan khawatir bahwa itu justru akan hancurkan kekuasaan dia. Sebagai pemimpin sejati, seharusnya meninggalkan kekhawatiran itu untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini penegakan HAM," tegasnya.

Yati menuturkan bahwa Jokowi mempunyai utang politik terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mengingat, isu tersebut menjadi "jualan" Jokowi-JK pada masa kampanye Pilpres 2014.

"Harusnya bisa kabulkan atau setidaknya dia punya usaha luar biasa untuk tunaikan janji (tuntaskan kasus HAM) karena dia memang punya utang politik apa pun terkait kasus masa lalu," jelasnya.

Yati menilai ketika terpilih menjadi Presiden RI ke-7 Jokowi terjebak dalam pragmatisme kekuasaan. Di mana kekuasaan dikontrol oleh partai politik dan individu yang berkuasa di masa lalu hingga saat ini.

"Di situlah terjadi kompromi politik yang akhirnya Jokowi tersandera dalam kompromi itu," ungkapnya.

Contoh paling jelas, sambung Yati, ketika Jokowi menangkat Jenderal (Purn) TNI Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Atau menempatkan Hendropriyono sebagai orang dekat dalam memimpin negara ini. Itu indikasi kuat bahwa tersandera dalam kepentingan politik sampai akhirnya menyerah dengan kompromi dengan para pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban HAM," pungkas dia. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kasus HAM Hanya Jadi Komoditas Politik Untuk Raup Suara Di Pemilu