Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dianggap hanya dijadikan komoditas politik belaka untuk meraup suara pada perhelatan akbar Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal tersebut disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani dalam diskusi bertajuk Munir, Demokrasi, dan Perlindungan Pembela HAM di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Selasa (5/9).
Menurutnya, Pemilu 2014 merupakan pelajaran yang sangat berarti. Pasalnya, ketika masa kampanye Presiden Joko Widodo berjanji bakal memyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Ketika ada seorang kandidat seperti Jokowi pada masa kampanye menyatakan akan selesaikan pelanggaran HAM, termasuk munir ternyata bisa kita simpulkan hari ini hanya sebagai komodotas politik untuk rapu suara," ujar Yati.
"Kita harus belajar dari situasi itu, agar Pemilu 2019 HAM tidak sekadar jadi komoditas politik raup suara," sambungnya.
Yati menuturkan, bahwa ajang pesta demokrasi 2019 nanti akan menjadi tahun sanksi moral dan etik semua peserta Pemilu. Khususnya bagi calon presiden incumbent yang ingin maju kembali di Pemilu 2019.
"Khususnya bagi presiden yang sebelumnya, ketika maju sebagai kandidat Pilpres 2019 itu, tahun tepat untuk berikan catatan etik dan moral bahwa sebetulnya perlakuan terhadap penegakan HAM hanya janji kosong belaka," tegasnya. (Pon)
Baca juga berita terkait Munir di: Imparsial: Pembunuhan Munir Disinyalir Libatkan Oknum BIN
