Konsistensi dan Kenegarawanan MK Diuji Terkait Judicial Review Batas Minimum Usia Capres

MerahPutih.com - Batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden tengah hangat menjadi perbincangan publik. Pembahasan soal usia minimum calon pemimpin nasional tersebut mencuat setelah adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan uji materi atau judicial review ke MK. Partai besutan Giring Ganesha tersebut menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas minimal usia capres dan cawapres.

Para pemohon menginginkan minumum usia capres-cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut MK tengah diuji kenegarawanan dan konsistensinya.

Baca Juga:

Batas Usia Capres/Cawapres, PAN Singgung Kematangan Pola Pikir di Usia 40 Tahun

Hidayat Nur Wahid atau karib disapa HNW mengharapkan MK menyatakan bahwa ketentuan soal batas minimum usia capres-cawapres adalah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka.

Artinya, aturan soal usia tersebut merupakan kewenangan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang dan bukan ranahnya MK.

“Sikap konsistensi MK ini kembali diuji, terkait syarat usia pimpinan negara, yang sebelumnya selalu dinyatakan MK sebagai open legal policy, harusnya kembali ditunjukkan oleh MK sebagai keputusan MK, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap MK sebagai pengawal konstitusi yang independen, dan jauh dari kooptasi kekuatan dan kepentingan politik jangka pendek dari pihak mana pun," kata HNW dalam keterangannya, dikutip Jumat, (4/8).

HNW mengingatkan sejak 2007, MK berulang kali menolak permohonan terkait persyaratan usia calon pejabat negara. Alasannya, lantaran batasan usia adalah kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan DPR dan pemerintah, bukan kewenangan MK.

“Bahkan, pada 2021 lalu, MK juga menolak permohonan uji materi terkait usia calon kepala daerah yang diajukan oleh pemohon dari partai yang sekarang juga melakukan pengujian UU Pemilu ini,” tutur HNW.

“Dalam putusan tersebut, MK tegas konsisten merujuk kepada putusannya pada tahun 2007 bahwa masalah usia calon pejabat negara bukan masalah konstitusionalitas norma yang menjadi kewenangan MK,” imbuhnya.

Anggota DPR Fraksi PKS ini mengatakan, sikap konsistensi tersebut harus kembali ditunjukkan MK sebagai bentuk kenegarawanan dan penerapan prinsip keadilan.

Sebab, diduga uji materi soal usia capres dan cawapres terkait kepentingan politik pragmatis yang bertujuan untuk meloloskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 2024. Pasalnya, putra sulung Presiden Jokowi tersebut belum 40 tahun.

“Jangan sampai dugaan ini mendapatkan pembenaran, dengan ketidakkonsistenan MK dalam memutus perkara ini,” ujar HNW.

Baca Juga:

PAN Tak Masalah Apapun Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres

Lebih lanjut HNW juga mengingatkan kontroversi DPR dan pemerintah yang telah menyampaikan pendapatnya dalam persidangan perkara tersebut, yang seakan memberikan sinyal menyetujui permohonan itu.

Padahal, kata dia, belum ada sikap resmi dari DPR dan pemerintah yang mengoreksi keputusan bersama pada bulan Januari 2023 yang lalu bahwa untuk Pemilu 2024 tetap mempergunakan UU Pemilu No 7 tahun 2017 yang antara lain mengatur soal ketentuan syarat usia minimal capres/cawapres 40 tahun.

“Ini agak aneh. Apalagi biasanya DPR dan pemerintah akan mengawal UU yang dibuatnya seperti UU Pemilu, saat diuji ke MK, dan meminta MK untuk menolak permohonan pengujian seperti itu. Tapi kali ini tidak sebagaimana lazimnya, di dalam pendapat DPR dan pemerintah yang disampaikan di depan hakim MK, malah tidak ada kata/sikap menolak permohonan yang lazim dalam setiap pendapat DPR saat diberlakukan sidang uji materi di MK,” tuturnya.

HNW menyatakan bahwa DPR dan pemerintah sejak 2021 sepakat untuk tidak merevisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu bahkan ditindaklanjuti DPR dengan menerbitkan revisi UU Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Dan hingga 2023 ini, di Prolegnas Prioritas 2023 di DPR tidak ada program revisi UU Pemilu yang disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk dimasukkan ke dalam daftar RUU untuk dibahas di sisa tahun 2023, jelang Pemilu 14 Februari 2024,” tandas HNW.

“Jadi dengan demikian, seharusnya perdebatan terkait aturan main Pemilu 2024 sudah selesai, yaitu dengan tetap memberlakukan dan merujuk kepada kesepakatan DPR dengan pemerintah untuk tetap memberlakukan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala ketentuannya, termasuk syarat minimal umur capres maupun cawapres yaitu 40 tahun," sambungnya.

Menurut HNW, seharusnya MK mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan UU Pemilu No 7 tahun 2017 yang sudah menjadi keputusan bersama DPR dengan pemerintah.

Terlebih, kata HNW, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dan pemungutan Pemilu beberapa bulan lagi akan dilaksanakan. Dia meminta MK mengingatkan semua pihak untuk fokus menyukseskan Pemilu 2024 sesuai kesepakatan antara pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP.

“Agar Pemilu benar-benar terlaksana dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai aturan Konstitusi (Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945), sehingga hasilnya menghadirkan legitimasi yang tinggi dan manfaat yang luas bagi demokrasi, Rakyat, dan NKRI,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pengamat Sebut MK Tidak Berwenang Uji Materiil Usia Minimum Capres dan Cawapres