Komisi XI DPR Sepakati Perry Warjiyo Kembali Jadi Gubernur BI
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis (16/3/2023). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
MerahPutih.com - Komisi XI DPR RI menyepakati Perry Warjiyo untuk kembali menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028.
Keputusan itu diambil setelah Perry melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, Senin (20/3).
Baca Juga
Jokowi Dikabarkan Pertahankan Perry Warjiyo Sebagai Gubernur BI
Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan, keputusan tersebut diambil secara aklamasi. Perry dinilai merupakan calon terbaik dengan pengalaman memimpin BI sejak 2018.
"Ini yang diputuskan bersama secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan Komisi XI mewakili 9 fraksi menyatakan beliau secara aklamasi menjadi calon gubernur Bank Indonesia," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Setelah disepakati Komisi XI, DPR akan mengesahkan Perry sebagai gubernur BI periode 2023-2028 dalam rapat paripurna, Selasa (21/3).
Baca Juga
Pimpin Sindikasi Kredit 60 Bank, BPR Kredit Mandiri Dianugerahi Rekor MURI
Namun, kata Eriko, hal itu bisa saja berubah, sebab setelah pelaksanaan fit and proper test, Komisi XI akan menyampaikan keputusan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR, untuk ditentukan pelaksanaan pengesahan Perry sebagai Gubernur BI.
"Apakah dibawa dalam rapat paripurna besok yang memang sudah dijadwalkan karena setelah besok ada libur Nyepi dan libur bersama sehingga paling cepat besok kemungkinan bisa saja Minggu depan nanti akan diputuskan dalam rapat Bamus," ungkapnya.
Merespons itu, Perry Warjiyo menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi XI. Ia meminta dukungan parlemen untuk masa kepemimpinannya 5 tahun ke depan.
"Secara aklamasi menyetujui, agar saya menjadi Gubernur BI periode 2023-2028, sekali lagi terima kasih puji syukur,” kata Perry. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik