Komisi VII DPR Minta BPK Audit Investigasi Anggaran BRIN Tahun 2022

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 31 Januari 2023
Komisi VII DPR Minta BPK Audit Investigasi Anggaran BRIN Tahun 2022

Kawasan Puspiptek. (Foto:Brin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi VII DPR RI merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022.

Hal itu disampaikan Komisi VII DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua BRIN Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (30/1).

Baca Juga:

Beda Prediksi Cuaca BRIN dan BMKG, DPR Minta Informasi dari Satu Pintu

Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mengatakan selama dua tahun terakhir pasca terbentuknya BRIN, banyak sekali permasalahan.

Menurutnya, permasalahan itu bukan hanya di internal BRIN namun juga hubungan antar sesama periset. Politikus Golkar ini juga menduga banyak tindakan-tindakan yang tidak profesional dilakukan oleh BRIN.

"Kami Komisi VII DPR juga mendesak pemerintah untuk segera menggantikan Kepala BRIN, mengingat berbagai persoalan yang ada di lembaga tersebut tidak kunjung selesai," kata Mukhtarudin.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurahman yang menginginkan agar BPK segera mengaudit investasi dan audit forensik terhadap penggunaan anggaran BRIN.

Untuk anggaran 2022, kata Maman, alokasi untuk beberapa program masyarakat dan di luar program BRIN senilai Rp 800 miliar.

Baca Juga:

BRIN Serukan Masyarakat Waspadai Potensi Peningkatan Kasus DBD saat Musim Hujan

Namun, berdasarkan hasil evaluasi, anggaran yang terealisasi hanya Rp 100 miliar sehingga sisanya senilai Rp 700 miliar menjadi pertanyaan dan titik persoalan saat ini.

"Ada Rp 800 miliar yang memang anggaran kita yang ternyata realisasinya hanya Rp 100 miliar, ke mana itu semua," ujarnya.

"Hari ini kita harus buka-bukaan makanya saya minta dalam forum yang terhormat ini supaya terang benderang jangan sampai ada dusta diantara kita," tegas Maman.

Dalam RDP tersebut, Ketua BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan akan segera juga melakukan investigasi di internalnya, terkait hal yang disampaikan oleh Komisi VII.

"Ya, nanti akan segera melakukan investigasi di internal kami," kata Tri Handoko. (Pon)

Baca Juga:

PKS Nilai BRIN Lamban Meneliti Penyebab dan Obat Kasus Ginjal Akut

#DPR RI #BRIN #Audit BPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan