PKS Nilai BRIN Lamban Meneliti Penyebab dan Obat Kasus Ginjal Akut

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 27 Oktober 2022
PKS Nilai BRIN Lamban Meneliti Penyebab dan Obat Kasus Ginjal Akut

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto. (Foto: PKS.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lamban melakukan riset penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Sementara, yang dilakukan Kementerian Kesehatan sekarang hanya aksi sporadis yang belum tentu efektif mengatasi masalah.

Baca Juga:

Hanya 30 Persen Anak Gangguan Ginjal Akut dapat Sembuh Sempurna

"Penelitian terkait sebab-sebab terjadinya maupun kebijakan impor antidotum Fomepizole dari Singapura sebagai obat pasien kasus gangguan ginjal akut sebagai kebijakan yang bersifat sporadis. Karena tidak jelas lembaga mana yang melakukan penelitian tersebut," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, dalam keterangannya, Kamis (27/10).

Anggota Komisi VII DPR RI ini mengamini Kemenkes memang terkesan bergerak cepat. Namun, apakah kesimpulan yang diperoleh tersebut benar-benar dapat dikatakan valid secara ilmiah. Hal Ini menurut Mulyanto yang masih perlu pembuktian lebih lanjut.

Ia menjelaskan, saat ini Kemenkes tidak lagi memiliki badan penelitian dan pengembangan (litbang), termasuk lembaga kajian pendukung kebijakan. Sebab, seluruh badan litbang baik di kementeran teknis maupun di lembaga pemerintah non kementerian telah dilebur kedalam BRIN.

"Namun sayang, sampai hari ini tidak terdengar gerak-cepat BRIN untuk meneliti sebab-sebab sekaligus obat bagi pasien kasus gangguan ginjal akut yang telah menelan korban ratusan anak ini," ujarnya.

Mulyanto menegaskan BRIN terkesan lamban dalam merespons kebutuhan riset secara sektoral. Bukan hanya pada kasus gangguan ginjal akut, namun juga pada kasus penyakit kuku-mulut sapi sebelumnya di Kementeran Pertanian.

Baca Juga:

Kasus Ginjal Akut di Jakarta Bertambah Jadi 111 Pasien

Akhirnya, secara de facto, yang bergerak melaksanakan riset adalah kementerian teknis yang bersangkutan dengan kelembagaan, SDM dan anggaran riset seadanya. Karena dengan terbentuknya BRIN, kementerian teknis tidak lagi memiliki SDM, anggaran, dan laboratorium riset.

"Ini kan jadi kontra produktif. Karenanya sudah selayaknya, riset untuk mendukung kebijakan sektoral ini dikembalikan lagi pada kementerian teknis. Jangan dilebur ke dalam BRIN," imbuhnya.

Untuk diketahui Kemenkes bersama IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) dan profesi terkait telah melakukan surveilans atau penyelidikan epidemiologi untuk mencari sebab sebab terjadinya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Pemerintah menduga kasus gangguan ginjal akut pada anak ini akibat adanya cemaran senyawa kimia pada obat tertentu yang saat ini sebagian sudah teridentifikasi.

Pemerintah juga sudah menyingkirkan kasus yang disebabkan infeksi, dehidrasi berat, oleh perdarahan berat termasuk keracunan makanan minuman. Dengan kata lain, penelitian tersebut telah menjurus kepada salah satu penyebab, yaitu adanya keracunan atau intoksikasi obat.

Sementara itu, Kemenkes memutuskan menggunakan obat penawar antidotum Fomepizole setelah melakukan tes toksikologi pada sejumlah pasien gagal ginjal akut yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Impor antidotum Fomepizole dari Singapura sebagai obat kasus gangguan ginjal akut pada anak ini sudah dilakukan. (Pon)

Baca Juga:

Indonesia Masih Nego Harga Penawar Gangguan Ginjal Akut dengan AS dan Jepang

#Ginjal #Obat #BRIN #DPR RI #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Bagikan