Beda Prediksi Cuaca BRIN dan BMKG, DPR Minta Informasi dari Satu Pintu

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 Desember 2022
Beda Prediksi Cuaca BRIN dan BMKG, DPR Minta Informasi dari Satu Pintu

Warga berteduh di bawah payung ketika hujan lebat mengguyur kawasan MH Thamrin dan Bunderan HI Jakarta. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pd/aa.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyoroti informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prediksi cuaca jelang akhir tahun.

Sebelumnya, Peneliti klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menyampaikan, adanya potensi banjir besar di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang atau Banten pada Rabu (28/12).

Baca Juga

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

Namun, BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai. Selain itu, BMKG meminta semua pihak berhati-hati dalam penggunaan istilah karena hujan ekstrem dan badai itu berbeda.

Terkait hal itu, Suryadi menegaskan bahwa pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem. Yaitu melalui BMKG sesuai UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegas Suryadi di Jakarta, Kamis (29/12).

Namun demikian, politisi dari Fraksi PKS ini mengapresiasi Pemerintah yang telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem ini terkait mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Desember 2022 lalu.

"Kemen-PUPR juga telah menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering yang berfungsi sebagai pengendali banjir. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas juga melaksanakan Siaga SAR Khusus Nataru 2023 dengan menempatkan personel dan alat utama di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan/bencana di pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata," katanya.

Baca Juga

Pemprov DKI Lebih Pilih BMKG sebagai Acuan Kecuacaan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), imbuh Suryadi juga berencana akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem.

"Dengan berbagai persiapan Pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik di atas, kita juga minta diseminasi informasi terkait cuaca oleh Pemerintah lebih baik lagi," terang Suryadi.

Suryadi berharap, dengan adanya ancaman cuaca ekstrem ini, masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya.

"Para pemudik Nataru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Cuaca Ekstrem Diprediksi Landa Jabar saat Tahun Baru 2023

#BMKG #BRIN #Prakiraan Cuaca #DPR RI #Komisi V DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Keputusan itu diambil lewat rapat internal tertutup, Rabu (29/10).
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Indonesia
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendorong Kemenhub mengoptimalkan kembali Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora yang dinilai strategis untuk pariwisata dan ekonomi lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Warga Banten Harus Waspada, Cuaca Ekstrem Bakal Melanda Sampai 31 Oktober 2025
Pada skala regional, terpantau adanya fenomena Dipole Mode Index (DMI) negatif yang berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif di wilayah Indonesia bagian barat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Warga Banten Harus Waspada, Cuaca Ekstrem Bakal Melanda Sampai 31 Oktober 2025
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Bagikan