Beda Prediksi Cuaca BRIN dan BMKG, DPR Minta Informasi dari Satu Pintu

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 Desember 2022
Beda Prediksi Cuaca BRIN dan BMKG, DPR Minta Informasi dari Satu Pintu

Warga berteduh di bawah payung ketika hujan lebat mengguyur kawasan MH Thamrin dan Bunderan HI Jakarta. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pd/aa.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyoroti informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prediksi cuaca jelang akhir tahun.

Sebelumnya, Peneliti klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menyampaikan, adanya potensi banjir besar di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang atau Banten pada Rabu (28/12).

Baca Juga

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

Namun, BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai. Selain itu, BMKG meminta semua pihak berhati-hati dalam penggunaan istilah karena hujan ekstrem dan badai itu berbeda.

Terkait hal itu, Suryadi menegaskan bahwa pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem. Yaitu melalui BMKG sesuai UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegas Suryadi di Jakarta, Kamis (29/12).

Namun demikian, politisi dari Fraksi PKS ini mengapresiasi Pemerintah yang telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem ini terkait mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Desember 2022 lalu.

"Kemen-PUPR juga telah menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering yang berfungsi sebagai pengendali banjir. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas juga melaksanakan Siaga SAR Khusus Nataru 2023 dengan menempatkan personel dan alat utama di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan/bencana di pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata," katanya.

Baca Juga

Pemprov DKI Lebih Pilih BMKG sebagai Acuan Kecuacaan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), imbuh Suryadi juga berencana akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem.

"Dengan berbagai persiapan Pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik di atas, kita juga minta diseminasi informasi terkait cuaca oleh Pemerintah lebih baik lagi," terang Suryadi.

Suryadi berharap, dengan adanya ancaman cuaca ekstrem ini, masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya.

"Para pemudik Nataru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Cuaca Ekstrem Diprediksi Landa Jabar saat Tahun Baru 2023

#BMKG #BRIN #Prakiraan Cuaca #DPR RI #Komisi V DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendukung wacana integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat koordinasi serta efisiensi penanganan bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
OMC Dimulai, BMKG Berupaya Percepat Pembersihan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
BMKG bersama BNPB dan pihak terkait menggelar OMC sejak 7 September 2026 untuk mempercepat pembersihan atmosfer dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
OMC Dimulai, BMKG Berupaya Percepat Pembersihan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia, Nelayan dan Kapal Penyeberangan Diminta Waspada
Kondisi gelombang laut yang dapat mencapai hingga 4 meter berpotensi membahayakan moda transportasi laut dari skala kecil hingga besar.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia, Nelayan dan Kapal Penyeberangan Diminta Waspada
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Bagikan