Beda Prediksi Cuaca BRIN dan BMKG, DPR Minta Informasi dari Satu Pintu

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 Desember 2022
Beda Prediksi Cuaca BRIN dan BMKG, DPR Minta Informasi dari Satu Pintu

Warga berteduh di bawah payung ketika hujan lebat mengguyur kawasan MH Thamrin dan Bunderan HI Jakarta. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pd/aa.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyoroti informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prediksi cuaca jelang akhir tahun.

Sebelumnya, Peneliti klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menyampaikan, adanya potensi banjir besar di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang atau Banten pada Rabu (28/12).

Baca Juga

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

Namun, BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai. Selain itu, BMKG meminta semua pihak berhati-hati dalam penggunaan istilah karena hujan ekstrem dan badai itu berbeda.

Terkait hal itu, Suryadi menegaskan bahwa pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem. Yaitu melalui BMKG sesuai UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegas Suryadi di Jakarta, Kamis (29/12).

Namun demikian, politisi dari Fraksi PKS ini mengapresiasi Pemerintah yang telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem ini terkait mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Desember 2022 lalu.

"Kemen-PUPR juga telah menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering yang berfungsi sebagai pengendali banjir. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas juga melaksanakan Siaga SAR Khusus Nataru 2023 dengan menempatkan personel dan alat utama di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan/bencana di pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata," katanya.

Baca Juga

Pemprov DKI Lebih Pilih BMKG sebagai Acuan Kecuacaan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), imbuh Suryadi juga berencana akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem.

"Dengan berbagai persiapan Pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik di atas, kita juga minta diseminasi informasi terkait cuaca oleh Pemerintah lebih baik lagi," terang Suryadi.

Suryadi berharap, dengan adanya ancaman cuaca ekstrem ini, masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya.

"Para pemudik Nataru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Cuaca Ekstrem Diprediksi Landa Jabar saat Tahun Baru 2023

#BMKG #BRIN #Prakiraan Cuaca #DPR RI #Komisi V DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Indonesia
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Komisi XI DPR RI mendesak agar proses seleksi pengganti dilakukan dengan standar integritas yang tinggi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Indonesia
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
LPSK didesak segera memperbanyak kantor perwakilan di tingkat provinsi guna memastikan korban kejahatan mendapatkan akses perlindungan yang cepat dan merata. ?
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Indonesia
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Modifikasi cuaca dinilai penting dalam kondisi darurat, tapi tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan dalam penanggulangan bencana.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Indonesia
BMKG Ungkap Puncak Musim Hujan Jabodetabek, Warga Diminta Tetap Waspada
BMKG umumkan Jabodetabek memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2026. Masyarakat diminta waspada potensi cuaca ekstrem dan angin kencang.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
BMKG Ungkap Puncak Musim Hujan Jabodetabek, Warga Diminta Tetap Waspada
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi di Perairan Sumatera Utara hingga 2,5 Meter
Gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan timur Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, dan perairan barat Kepulauan Batu.
Frengky Aruan - Jumat, 30 Januari 2026
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi di Perairan Sumatera Utara hingga 2,5 Meter
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Bagikan