Komisi III Desak Polri Usut Dugaan Teror Siber Pegiat Anti-Korupsi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 18 Mei 2021
Komisi III Desak Polri Usut Dugaan Teror Siber Pegiat Anti-Korupsi

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/pixelcreatures)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aparat kepolisian harus mengusut dugaan teror termasuk syber terror kepada para pegiat anti-korupsi.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menanggapi peretasan yang terjadi kepada para aktivis anti-korupsi, saat konferensi pers di akun YouTube Sahabat ICW terkait polemik tes wawasan kebangsaan KPK.

"Teror dan cyber terror berupa upaya peretasan akun WhatsApp, e-mail, sosial media dan teror telepon merupakan kejahatan dan tindak pidana yang diatur UU," kata Taufik Basari kepada wartawan, Selasa, (18/5).

Baca Juga:

ICW Ungkap 9 Pola Peretasan di Diskusi Eks Pimpinan KPK

Taufik pun meminta agar negara dapat hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negaranya melalui penyelidikan kepolisian.

"Perlindungan dan rasa aman ini harus diberikan kepada siapa pun warga negara Indonesia, dari kelompok mana pun, dari berbagai latar belakang sikap politik apa pun, karena itu adalah perintah konstitusi dan merupakan tugas serta tanggung jawab negara," jelas dia.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari. ANTARA/Dian Hadiyatna/am.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari. ANTARA/Dian Hadiyatna/am.

Tidak hanya itu, Taufik menyarankan agar pihak yang mendapatkan ancaman dan teror siber melaporkan peristiwa yang dialaminya agar dapat membantu aparat kepolisian menjalankan tugasnya.

"Cara-cara cyber terror tidak boleh dibiarkan, siapa pun pelakunya dan kepada siapa pun tujuannya, karena bila dibiarkan terus menerus tanpa ada penindakan dapat meruntuhkan negara hukum dan demokrasi," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Dewas KPK Periksa Azis Syamsuddin

#Serangan Siber #ICW #Pencegahan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Pengadaan burung merpati Rp 305 juta disoroti ICW. Lalu, berapa biaya harga merpati lokal per ekornya?
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
Intelhan Kemhan-Unhan RI: Strategi Pertahanan Indonesia Harus Adaptif Hadapi Ancaman Lintas Domain di Era Digital
Universitas Pertahanan menggelar diskusi Transformasi Peperangan Asimetris di Era Kecerdasan Artifisial (AI): Penguatan Strategi Pertahanan dan Literasi Digital di Ruang Siber.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Intelhan Kemhan-Unhan RI: Strategi Pertahanan Indonesia Harus Adaptif Hadapi Ancaman Lintas Domain di Era Digital
Indonesia
AI Mengubah Medan Perang, Prodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI Bongkar Ancaman Siber Baru
Unhan RI menggelar diskusi Transformasi Peperangan Asimetris di Era Kecerdasan Artifisial (AI): Penguatan Strategi Pertahanan dan Literasi Digital di Ruang Siber.
Soffi Amira - Rabu, 19 Agustus 2026
AI Mengubah Medan Perang, Prodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI Bongkar Ancaman Siber Baru
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Bagikan