MerahPutih.com - Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) kini tidak lagi semata-mata menjadi isu teknologi. Teknologi tersebut telah berkembang menjadi instrumen strategis yang mengubah karakter ancaman, pola operasi, hingga cara negara membangun pertahanan di ruang siber.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Diskusi Strategis bertajuk “Transformasi Peperangan Asimetris di Era Kecerdasan Artifisial (AI): Penguatan Strategi Pertahanan dan Literasi Digital di Ruang Siber” yang diselenggarakan Program Studi Magister Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan (FSP), Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Rabu (19/8/2026), di Kampus Unhan RI, Sentul, Bogor.
Forum tersebut mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, militer, legislatif, praktisi keamanan siber, serta komunitas digital untuk membahas perubahan lanskap peperangan asimetris dan implikasinya terhadap pertahanan nasional.
Baca juga:
FSP Unhan RI Sambangi AKMIL Magelang, Bahas Kepemimpinan dan Strategi Pertahanan
AI Ubah Karakter Ancaman di Ruang Siber
Rektor Unhan RI, Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., dalam sambutannya yang disampaikan oleh Dekan FSP, mengatakan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) kini turut dimanfaatkan untuk memperkuat serangan siber, rekayasa sosial, dan disinformasi.
Berdasarkan data APJII 2026, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 235 juta orang dengan tingkat penetrasi 81,7 persen. Sementara itu, BSSN mencatat sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025 atau meningkat 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan periode 2020-2024.
Perubahan lingkungan strategis global berlangsung semakin cepat dan membawa konsekuensi langsung terhadap cara negara memandang ancaman keamanan. Ruang siber telah menjadi arena yang semakin penting karena dapat dimanfaatkan oleh aktor negara maupun non-negara untuk memengaruhi stabilitas, kepentingan nasional, bahkan proses pengambilan keputusan suatu negara.
kata Anton
Dekan FSP Unhan RI, Mayjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, S.I.P., M.Sc., menilai perkembangan AI telah mendorong perubahan karakter ancaman yang menuntut penyesuaian cara pandang dan strategi pertahanan.
“Perkembangan AI mengubah karakter ancaman dalam peperangan asimetris. Karena itu, pertahanan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknologi, tetapi membutuhkan pembaruan cara pandang, kebijakan, strategi, dan kesiapan institusi dalam menghadapi dinamika ancaman di ruang siber.”
Baca juga:
Unhan RI Sambangi UGM, Bahas Masa Depan Pertahanan Indonesia di Tengah Ancaman Global
Menurut dia, perubahan tersebut membuat ruang siber tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai persoalan teknis. Serangan siber dapat menyasar proses pengambilan keputusan, kepercayaan publik, hingga konfigurasi kekuatan negara.
Kerangka tersebut menjadi penting karena peperangan asimetris memungkinkan aktor dengan sumber daya relatif terbatas memberikan dampak strategis terhadap negara melalui pemanfaatan teknologi, informasi, jejaring digital, maupun kerentanan masyarakat.
Ruang Siber Jadi Domain Utama Peperangan Asimetris
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn.) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., dalam keynote speech-nya menegaskan, bahwa ruang siber telah menjadi domain utama dalam perkembangan peperangan asimetris modern.
Asymmetric warfare memiliki karakteristik non-konvensional yang dikategorikan ke dalam global society 4.0. Domain utamanya adalah ruang siber.
ujar Nugroho
Menurut Nugroho, ruang siber memiliki karakteristik yang membuatnya sangat relevan dalam peperangan asimetris. Karakter tersebut antara lain anonim, berbiaya rendah, memiliki ketergantungan digital yang tinggi, memiliki deniability, serta berada dalam wilayah abu-abu atau gray zone.
Pada konteks cyber warfare, ancaman juga tidak berhenti pada serangan terhadap sistem komputer. Operasi kognitif, spionase, sabotase, propaganda, hingga pemanfaatan proxy dapat digunakan untuk mengikis legitimasi negara dan ketahanan nasional.
“Cyber warfare dapat berupa cognitive operations, spionase, sabotase, propaganda, maupun proxy yang dampaknya dapat mengikis legitimasi negara dan ketahanan nasional dari berbagai aspek, baik politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, maupun aspek lainnya,” kata Nugroho.
Ia menggambarkan perkembangan permainan dalam cyber warfare sebagai sebuah rangkaian eskalasi, mulai dari spionase siber yang berkembang menuju spionase industri dan AI, infiltrasi terhadap infrastruktur kritis, eksploitasi jaringan komunikasi, hingga kebutuhan membangun cyber deterrence.
Baca juga:
Ancaman Non-Militer Meningkat, Unhan RI Perkuat Bela Negara Berbasis Kearifan Lokal di Jonggol
Bagi Indonesia, salah satu persoalan paling serius adalah potensi serangan terhadap infrastruktur kritis dan vital negara.
“Yang paling berbahaya adalah ancaman atau serangan yang menyasar infrastruktur kritis dan vital negara seperti sektor energi, komunikasi, pelayanan publik, pangan, transportasi, dan lain-lain,” tegasnya.
Sementara di tengah perkembangan tersebut, AI menghadirkan paradoks baru dalam keamanan siber. Teknologi yang sama dapat digunakan untuk memperkuat pertahanan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan.
Nugroho menjelaskan, setidaknya terdapat tiga posisi strategis AI dalam cybersecurity, yakni AI as a weapon, AI as a target, dan AI as a shield.
Sebagai senjata, AI dapat digunakan untuk mendukung social engineering, pembuatan deepfake, malware yang dihasilkan AI, hingga automated reconnaissance atau pengintaian otomatis berbasis open-source intelligence (OSINT).
Sebagai target, sistem AI menghadapi ancaman seperti prompt injection dan data poisoning. Sementara sebagai perisai, AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi phishing, menganalisis perilaku, mengidentifikasi anomali, hingga mempercepat respons terhadap insiden keamanan.
Pemanfaatan AI juga semakin penting dalam fungsi keamanan siber dan persandian, antara lain untuk deteksi, monitoring, threat intelligence, content filtering, analisis log, serta incident response.
Pertahanan Siber tak Cukup Andalkan Teknologi
Karena itu, diskusi strategis yang digelar Prodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI tidak hanya membicarakan ancaman, tetapi juga kebutuhan membangun kapasitas pertahanan yang adaptif.
Forum ini menekankan bahwa penguatan pertahanan siber tidak dapat hanya bertumpu pada penguasaan teknologi. Diperlukan kebijakan yang adaptif, sumber daya manusia yang siap, tata kelola terintegrasi, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas.
Kaprodi Magister Peperangan Asimetris Fakultas Strahan Unhan RI Kolonel Arh Dr. Bambang Utomo, S.I.P., M.Sos., menempatkan forum tersebut sebagai bagian dari upaya mempertemukan perspektif kebijakan, akademik, teknis, dan komunitas dalam membaca perubahan karakter peperangan.
“AI, peperangan asimetris, dan pertahanan siber merupakan persoalan strategis yang tidak dapat dibaca secara sektoral. Kita membutuhkan pemahaman yang utuh dan kolaborasi lintas sektor agar perkembangan teknologi tidak hanya menghasilkan kemampuan baru, tetapi juga memperkuat ketahanan digital masyarakat dan pertahanan siber nasional," ungkapnya.
Diskusi tersebut juga dirancang untuk memperluas pemahaman mengenai hubungan antara teknologi, pertahanan, dan masyarakat. Sebab, ancaman siber berbasis AI tidak hanya menyasar sistem, tetapi juga memanfaatkan kebiasaan, perilaku, serta relasi sosial manusia sebagai jalur serangan.
Atas dasar itu, penguatan literasi digital dipandang sebagai bagian dari pertahanan siber, bukan sekadar agenda edukasi masyarakat.
“Ruang siber tidak hanya menjadi arena interaksi sosial, tetapi juga ruang kontestasi yang dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi kepercayaan publik dan stabilitas nasional,” demikian kerangka pemikiran yang menjadi dasar penyelenggaraan diskusi.
3 Sesi Bahas Ancaman dan Ketahanan Siber
Diskusi strategis tersebut berlangsung dalam tiga rangkaian utama. Sesi pertama membahas transformasi peperangan asimetris dan penguatan strategi pertahanan di era AI.
Sesi kedua menghadirkan simulasi dan demonstrasi aplikasi berbasis AI untuk memperlihatkan karakter ancaman sekaligus pemanfaatannya dalam pertahanan siber. Sementara sesi ketiga membahas ketahanan komunitas dalam menghadapi ancaman siber berbasis AI.
Selain Rektor Unhan RI, Kepala BSSN dan Dekan FSP Unhan RI, sesi strategis turut menghadirkan Mayjen TNI Ari Yulianto, S.IP., M.H.I., Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, serta Dr. Pratama Dahlan Persadha, Chairman CISSReC.
Perspektif ketahanan komunitas turut diperkaya Dr. Prabaswari, S.ST., M.M., Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc., LL.M., dan Monica Nila Sari, Ph.D. Sementara keseluruhan rangkaian diskusi dipandu oleh Dr. Fauzia Gustarina Cempaka Timur, M.Si.(Han), dan M. Danu Winata, M.A., M.Han.
Komposisi peserta juga lintas sektor dengan melibatkan sivitas akademika Unhan RI, perguruan tinggi mitra, lembaga think tank, komunitas keamanan siber, alumni Unhan RI, serta mahasiswa.
Melalui forum tersebut, Prodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI mendorong agar perkembangan AI ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, bukan sekadar perlombaan menguasai teknologi, melainkan bagian dari transformasi strategis pertahanan nasional.
Sebab, dalam peperangan asimetris modern, keunggulan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi juga oleh siapa yang paling mampu memahami kerentanan, membaca perubahan ancaman, membangun ketahanan, dan mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi pertahanan nasional. (*)