Komisi II Sebut Mundurnya Pembahasan Anggaran Bukan karena Isu Penundaan Pemilu

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 11 Maret 2022
Komisi II Sebut Mundurnya Pembahasan Anggaran Bukan karena Isu Penundaan Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat menjadi narasumber ‘Dialektika Demokrasi’. Foto: Oji/nvl

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mundurnya pembahasan anggaran Pemilu 2024 menjadi perbicangan hangat di publik.

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pembahasan anggaran masih sesuai jadwal.

Baca Juga

Gelar Demo, Buruh Kecam Penundaan Pemilu hingga Tentang Perang Rusia-Ukraina

Menurutnya, mundurnya pembahasan anggaran Pemilu 2024 bukan karena isu penundaan Pemilu. Anggaran tersebut belum dibahas lagi antara DPR, KPU dan pemerintah karena DPR masih melakukan reses.

"Nggak ada (kaitan dengan wacana penundaan pemilu)," ujar Rifqi di Jakarta, Jumat (11/3).

Menurutnya, pembahasan anggaran Pemilu 2024 pada April 2022 mendatang, belum terlambat. Pasalnya, tahapan Pemilu 2024 baru dimulai pada Juni 2022 atau 20 bulan sebelum tanggal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Kan tahapan harus ditetapkan Juni 2022, atau 20 bulan sebelum hari pemungutan suara," kata Rifqi.

Baca Juga

Airlangga-Surya Paloh Bertemu, NasDem Bantah Bahas Penundaan Pemilu

Anggaran Pemilu 2024 pernah dibahas antara KPU, DPR dan pemerintah. Namun, DPR meminta KPU agar usulan anggaran pemilu dirasionalisasi lagi karena dinilai terlalu besar. Saat itu, KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 86 triliun.

Ia memastikan, pembahasan anggaran Pemilu 2024 akan dilakukan bulan April 2024. Pembahasan anggaran tersebut akan dilakukan setelah pelantikan Komisioner KPU-Bawaslu 2022-2027.

Diketahui, masa jabatan anggota KPU periode 2017-2022 akan berakhir pada 11 April 2022. Pelantikan anggota KPU-Bawaslu baru sebelum tanggal 11 April 2022.

"Bulan depan, insya Aallah dan setelah anggota KPU dan Bawaslu (periode 2022-2027) dilantik," katanya. (Pon)

Baca Juga

PKB Sebut Wacana Penundaan Pemilu Urusan Politik Bukan Luhut

#DPR RI #Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Bagikan