Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara soal kabar yang menyebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terlibat dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menegaskan penundaan pemilu melalui amandemen konstitusi atau UUD 1945 merupakan urusan politik, bukan urusan maritim dan investasi.
Baca Juga
Airlangga-Surya Paloh Bertemu, NasDem Bantah Bahas Penundaan Pemilu
“Nggak ada hubungannya, tugas Pak Luhut kan Menko Maritim dan Investasi, sedangkan penundaan pemilu bukan urusan maritim dan investasi, ini urusan politik,” kata Gus Jazil dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).
Gus Jazil yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini juga membantah jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pernah bertemu Luhut untuk membahas isu penundaan Pemilu 2024.
“Tidak ada relevansinya (PKB bertemu Luhut bahas penundaan pemilu). Kalau pun ada, tidak terkait itu (penundaan pemilu),” ujarnya.
Baca Juga
PDIP Yakini Penundaan Pemilu Akan Ciptakan Krisis, Rusak Kualitas Demokrasi
Menurutnya, wacana penundaan pemilu murni usulan dari PKB untuk menyuarakan aspirasi dari sebagian masyarakat agar momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 tidak terganggu oleh Pemilu 2024.
“Prediksi para pengamat ekonmi, ekonomi Indonesia dalam situasi stabil dan pemilu, karena ini tinggal 2 tahun lagi, bisa jadi menjadi masalah. Belum bisa dipastikan itu akan menjadi masalah, ya belum karena belum saatnya, tetapi kan bisa dirangkai dari pengamatan,” jelas dia.
Karena itu, lanjut Gus Jazil, PKB menilai perlu diantisipasi dengan wacana penundaan pemilu melalui amandemen UUD 1945. Pasalnya, konstitusi tidak mengatur pelaksanana pemilu dalam situasi kedaruratan, seperti bencana nasional. (Pon)
Baca Juga
Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi soal Tunda Pemilu 2024 Masih Mengambang
