Andika Pratama
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov menyepakati nilai Rancangan Anggaran Pendapatan san Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 senilai Rp 81,7 triliun. Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai penerima APBD tahun 2024 terbesar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, Belanja Daerah sebesar Rp 72,5 triliun merupakan kegiatan yang telah disepakati masing-masing Komisi di DPRD DKI Jakarta bersama Satuan, Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD-UKPD) dan BUMD mitra.
Baca Juga
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Rancangan APBD Tahun 2024 Rp 81,7 Triliun
"Komisi A sebesar Rp 12,4 triliun, Komisi B sebesar Rp 9,5 triliun, Komisi C sebesar Rp 3,8 triliun, Komisi D sebesar Rp 14,6 triliun, dan Komisi E sebesar Rp 32 triliun," ungkapnya di Jakarta, Selasa (31/10).
Anggaran besar yang diterima Komisi E itu akan fokus menjalankan program prioritas terkait pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan melalui tiga SKPD.
"Untuk Dinas Pendidikan DKI dialokasikan Rp 17,4 triliun dengan sejumlah catatan, di antaranya segera merealisasikan dan mendorong kajian mengenai sekolah unggulan untuk siswa tidak mampu di setiap wilayah, serta menyelesaikan ijazah yang ditahan pihak sekolah," ucap Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak
Baca Juga
Bayar Cicilan Pokok Utang, APBD Jawa Barat Defisit Rp 1,2 Triliun
Anggaran terbesar kedua untuk Dinas Kesehatan DKI sebesar Rp 10,5 triliun dengan catatan harus meningkatkan kecukupan mengenai keberadaan Ambulance Gawat Darurat (AGD) guna pelayanan masyarakat di setiap wilayah, serta menambah Penerima Bantuan luran (Bansos PBI) berkenaan dengan Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
"Lalu untuk Dinas Sosial anggarannya Rp 1,5 triliun dengan catatan mengutamakan penerimaan KAJ (Kartu Anak Jakarta) yang menderita rawan gizi dan stunting. Serta mendorong untuk menaikkan anggaran bantuan makanan yang pantas bagi penerima bantuan," tuturnya. (Asp)
Baca Juga
Legislator Minta Pemerintah Pusat Kurangi APBD Pemda yang Manipulasi Angka Stunting
