Bayar Cicilan Pokok Utang, APBD Jawa Barat Defisit Rp 1,2 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 Oktober 2023
Bayar Cicilan Pokok Utang, APBD Jawa Barat Defisit Rp 1,2 Triliun

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di SMA Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 6 Oktober 2023. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Barat Tahun 2024 yang diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar masih defisit Rp 1,2 triliun.

Dalam dokumen yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, terungkap target pendapatan Jabar pada 2024 adalah Rp 35,87 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 25,24 triliun, pendapatan transfer Rp 10,6 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 29,22 miliar.

Baca Juga:

Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Garut Jawa Barat

Dalam pendapatan itu, terdapat penerimaan pembiayaan Rp 1,76 triliun yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya Rp 897,8 miliar, dan pencairan dana cadangan sebesar Rp 870,4 miliar.

Belanja daerah dalam RAPBD 2024 Jabar direncanakan sebesar Rp 37,07 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp 19,99 triliun, belanja modal Rp 3,75 triliun, belanja tidak terduga Rp 150 miliar, dan belanja transfer Rp 13,17 triliun.

Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 566,8 miliar yang digunakan untuk pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada 2024.

Dengan rencana target pendapatan dan estimasi belanja daerah Jabar tahun 2024 ada selisih dan defisit sebesar Rp 1,2 triliun.

"Anggaran fokusnya pendidikan kesehatan. Kemudian ada kewajiban yang harus ditunaikan, dan setelah ini akan didetailkan," kata Bey Machmudin.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dokumen tersebut adalah usulan dan akan didetailkan di waktu mendatang.

"Ini kan masih usulan dan akan didetailkan, misalkan mana yang belum masuk perhitungannya, nanti targetnya sampai tidak ada selisih," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat menyampaikan, pihak DPRD menerima dokumen usulan tersebut dan akan membahas lebih dalam di komisi.

"Akan dibawa dan ditindaklanjuti pada rapat komisi. Dan dijadwalkan nanti penetapan 15 November 2020," ungkapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Operasi Mantap Brata Lodaya Kawal Pemilu di Jawa Barat

#APBD #Jawa Barat #Inflasi #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Angka ini dinilai sebagai titik seimbang yang mampu menguntungkan konsumen maupun produsen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Indonesia
Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah
Terdapat bahan pangan yang memberikan andil inflasi pada Agustus 2025, yaitu bawang merah dan beras dengan kontribusi masing-masing 0,05 persen dan o,03 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah
Indonesia
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Pemerintah berhasil mengamankan produk tekstil impor yang diduga ilegal berupa 19.391 bal pakaian bekas dalam karung atau balpres senilai Rp 112,35 miliar.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Indonesia
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Khoirudin optimistis bahwa APBD 2026 akan mampu meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bagi warganya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Indonesia
Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia
Capaian realisasi investasi di Jawa selama triwulan II tahun ini sebesar Rp 237,5Triliun dan untuk di luar Jawa sebesar Rp 240,2Triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Pemprov secara serius akan mengendalikan tingkat inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi
Pemicu aksi unjuk rasa itu disebut karena Ono mau memecah Jawa Barat menjadi lima provinsi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi
Indonesia
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Penambahan BTT sebesar Rp 2,89 triliun dalam APBD TA 2025 disebut tidak didasari adanya kebutuhan nyata dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Indonesia
3 Orang Meninggal di Pesta Rakyat Syukuran Pernikahan Putra Dedi Mulyadi dengan Wabup Garut
Ribuan warga yang datang memadati lokasi tanpa ada pembatasan atau pengaturan arus massa yang memadai.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 Juli 2025
3 Orang Meninggal di Pesta Rakyat Syukuran Pernikahan Putra Dedi Mulyadi dengan Wabup Garut
Bagikan