Bayar Cicilan Pokok Utang, APBD Jawa Barat Defisit Rp 1,2 Triliun


Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di SMA Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 6 Oktober 2023. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Barat Tahun 2024 yang diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar masih defisit Rp 1,2 triliun.
Dalam dokumen yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, terungkap target pendapatan Jabar pada 2024 adalah Rp 35,87 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 25,24 triliun, pendapatan transfer Rp 10,6 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 29,22 miliar.
Baca Juga:
Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Garut Jawa Barat
Dalam pendapatan itu, terdapat penerimaan pembiayaan Rp 1,76 triliun yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya Rp 897,8 miliar, dan pencairan dana cadangan sebesar Rp 870,4 miliar.
Belanja daerah dalam RAPBD 2024 Jabar direncanakan sebesar Rp 37,07 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp 19,99 triliun, belanja modal Rp 3,75 triliun, belanja tidak terduga Rp 150 miliar, dan belanja transfer Rp 13,17 triliun.
Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 566,8 miliar yang digunakan untuk pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada 2024.
Dengan rencana target pendapatan dan estimasi belanja daerah Jabar tahun 2024 ada selisih dan defisit sebesar Rp 1,2 triliun.
"Anggaran fokusnya pendidikan kesehatan. Kemudian ada kewajiban yang harus ditunaikan, dan setelah ini akan didetailkan," kata Bey Machmudin.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dokumen tersebut adalah usulan dan akan didetailkan di waktu mendatang.
"Ini kan masih usulan dan akan didetailkan, misalkan mana yang belum masuk perhitungannya, nanti targetnya sampai tidak ada selisih," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat menyampaikan, pihak DPRD menerima dokumen usulan tersebut dan akan membahas lebih dalam di komisi.
"Akan dibawa dan ditindaklanjuti pada rapat komisi. Dan dijadwalkan nanti penetapan 15 November 2020," ungkapnya. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Operasi Mantap Brata Lodaya Kawal Pemilu di Jawa Barat
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen

Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah

Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar

Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?

Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia

Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi

[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi
![[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi](https://img.merahputih.com/media/a5/e1/a3/a5e1a36849af63eb0bc8bbcdc8846fc6_182x135.png)
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun

3 Orang Meninggal di Pesta Rakyat Syukuran Pernikahan Putra Dedi Mulyadi dengan Wabup Garut
