Operasi Mantap Brata Lodaya Kawal Pemilu di Jawa Barat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 Oktober 2023
Operasi Mantap Brata Lodaya Kawal Pemilu di Jawa Barat

pel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. (Pemprov Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jadwal pemilihan presiden dan legislatif serta DPD akan digelar serentak 24 Februari 2024. Sementara pilkada untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota rencananya akan digelar 24 November 2024.

Mengawal Pemilu 2024 tersebut, Polda Jabar menjalankan Operasi Mantap Brata Lodaya. Operasi Mantap Brata Lodaya yang akan digelar di sisa 2023 sampai habis 2024 nanti.

Baca Juga:

Kepolisian Gelar Apel Pasukan Operasi Pengamanan Pemilu 2024

"Kami sangat mendukung Operasi Mantap Brata Lodaya dalam kesiapan Jabar menghadapi pemilu 2024," ujar Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin.

Operasi pengamanan pemilu diperlukan untuk menciptakan rasa aman, memberikan perlindungan, serta pelayanan kepada masyarakat. Operasi pengamanan juga diperlukan guna menegakkan hukum.

"Persiapan matang yang dilakukan Pemdaprov Jabar bersama Polri dan TNI merupakan upaya menjaga kondusivitas Jabar," katanya.

Bey menjamin, Pemdaprov Jabar selalu menjaga netralitas ASN dalam pemilu, dan upaya ini harus juga dilaukan di tingkat kabupaten dan kota. Pengawasan melekat dari atasan ke bawahan maupun internal oleh Inspektorat, selama ini sudah berjalan.

Untuk pengawasan eksternal, Bey juga yakin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi jalannya pemilu termasuk jika ada pelanggaran dilakukan oknum ASN.

"Nanti akan ada Bawaslu dan internal kami mengawasi. Sanksinya memang pertama pasti peringatan terlebih dahulu, nanti sanksi lain kami bicarakan dengan internal Bawaslu," kata Bey.

Kapolda Jabar Irjen Polisi Akhmad Wiyagus mengatakan, sejauh ini tahapan demi tahapan pemilu di Jabar berjalan kondusif.

"Sejauh ini saya sampaikan kondusif. Kita akan terus melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Ahkmad Wiyagus.

Dengan Operasi Mantap Brata Lodaya dan dukungan Pemdaprov Jabar serta stakeholders lain, Kapolda berharap Pemilu 2024 di Jabar sukses seperti Pemilu 2019. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

KPU Kota Bandung Bakal Gelar Kirab Pemilu 2024 Selama 7 Hari

#Pemilu #Pilpres #Polisi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
Polisi Dalami Pola Perekrutan Anak di Game Online Buat Aksi Terorisme
Sigit menjelaskan, temuan tersebut bermula dari aktivitas anak-anak dalam kelompok komunitas yang tumbuh dari hobi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Polisi Dalami Pola Perekrutan Anak di Game Online Buat Aksi Terorisme
Indonesia
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Polri telah membentuk tim kelompok kerja (pokja) untuk mengkaji cepat implikasi putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Indonesia
DPR Segera Bahas RUU Polri, Usia Pensiun Jadi Salah Satu Isu
Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
 DPR Segera Bahas RUU Polri, Usia Pensiun Jadi Salah Satu Isu
Indonesia
Komisi Reformasi Kepolisian Gelar RDP, Serap Aspirasi dan Buka Kanal Aduan Publik Lewat WhatsApp
Komisi Reformasi Kepolisian gelar RDP dan buka kanal WhatsApp untuk tampung aspirasi publik. Jimly bahas isu ijazah palsu hingga keluhan penahanan demonstran.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
Komisi Reformasi Kepolisian Gelar RDP, Serap Aspirasi dan Buka Kanal Aduan Publik Lewat WhatsApp
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Anggota yang Ditempatkan di Luar Instansi tak Terima Gaji Dobel
Mabes Polri mengklaim setiap anggota yang mengemban tugas di instansi lain tidak lagi memegang jabatan di internal Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
Mabes Polri Ungkap Anggota yang Ditempatkan di Luar Instansi tak Terima Gaji Dobel
Indonesia
Pasca Putusan MK, Pakar Hukum Sebut Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil tak Wajib Mundur
Pakar hukum menilai, bahwa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tak wajib mundur.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Pasca Putusan MK, Pakar Hukum Sebut Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil tak Wajib Mundur
Indonesia
Aksi Cepat Bhabinkamtibmas Selamatkan Warga Tenggelam Terbawa Arus di Jakarta Utara
Ketika mendengar teriakan warga yang meminta pertolongan, kedua polisi tersebut langsung menuju sumber suara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 November 2025
Aksi Cepat Bhabinkamtibmas Selamatkan Warga Tenggelam Terbawa Arus di Jakarta Utara
Indonesia
Mabes Polri Respons Putusan MK, Atur Ulang Penugasan Anggota ke Jabatan Sipil
Polri membentuk Pokja khusus untuk menindaklanjuti putusan MK yang mewajibkan anggota Polri mundur sebelum menduduki jabatan sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 18 November 2025
Mabes Polri Respons Putusan MK, Atur Ulang Penugasan Anggota ke Jabatan Sipil
Bagikan