Kepolisian Gelar Apel Pasukan Operasi Pengamanan Pemilu 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Oktober 2023
Kepolisian Gelar Apel Pasukan Operasi Pengamanan Pemilu 2024

Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Jakarta, Selasa (17/10/2023). ANTARA/Laily Rahmawaty.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian segera memulai operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Operasi terpusat digelar secara serentak seluruh polda jajaran di Indonesia, tingkat Mabes Polri apel digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (17/10).

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan operasi ini. Apel gelar pasukan ini diikuti 2.926 personel dari Satgasopsus Mabes Polri, 1.420 personel Satgasopsus Polda Metro Jaya dan 286 personel dari instansi lainnya.

Baca Juga:

KPU Kota Bandung Bakal Gelar Kirab Pemilu 2024 Selama 7 Hari

Sementara itu, untuk jumlah personel Polri yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini sebanyak 261.695 personel, yang terdiri atas personel Mabes Polri, dan polda jajaran seluruh Indonesia.

Dalam operasi ini, Polri juga bersinergi dengan penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu Linmas dan instansi lainnya.

Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini berlangsung selama 222 hari, yakni 74 hari selama 2023 dan 148 hari selama tahun 2024. Operasi ini dimulai sejak pendaftaran capres dan cawapres dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober.

Polri membentuk sembilan satuan tugas (satgas) selama pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, yakni Satgas Preventif, Satgas Preemtif, Satgas tindak, Satgas Gakkum, Satgas pamcapres dan cawapres, Satgas Antiteror, Satgas pengamanan TPS luar negeri, Satgas Humas dan Satgas Banops.

Apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dihadiri Kasum TNI mewakili Panglima TNI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, pimpinan perwakilan partai politik, serta pejabat utama Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Apel diawali dengan mengecek kesiapan personel oleh Kapolri dengan mendatangi dan menanyakan tugas masing-masing personel yang mengikuti apel di Monas.

Di antaranya yang disapa dan dicek kesiapannya seperti personel Satgas Antiteror, Satgas pengawalan capres dan cawapres, juga ada dari instansi lain seperti Dishub DKI Jakarta.

Dalam apel gelar pasukan ini, juga digelar peralatan serta kendaraan taktis milik TNI Polri yang digunakan dalam pengamanan Pemilu 2024, seperti helikopter, rantis anoa, pasukan anjing pelacak K-9, dan lainnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU Bakal Revisi Aturan Pasca-Putusan MK Soal Syarat Ikut Pilpres

#Kapolri #Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Polri berharap masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan secara cepat dan profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
Komisi III DPR Cermati Usulan Penambahan Wakapolri Jadi 2 Orang
Konsep pembagian wilayah barat dan timur lebih diarahkan untuk memperpendek rentang kendali serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepolisian di daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Cermati Usulan Penambahan Wakapolri Jadi 2 Orang
Indonesia
Pakar Usul Kapolri Didampingi 2 Wakapolri, Mudahkan Pematauan Penyimpangan
beragam penyimpangan yang dilakukan anggota Polri di lapangan akan lebih mudah untuk terawasi pimpinan tertinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Usul Kapolri Didampingi 2 Wakapolri, Mudahkan Pematauan Penyimpangan
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
Tahun Baru 2026, Doa Bersama Gantikan Kemeriahan Kembang Api
Kapolri mengatakan masyarakat umumnya mengikuti aturan tersebut karena merupakan bagian dari empati kepada korban bencana di Pulau Sumatra.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
Tahun Baru 2026, Doa Bersama Gantikan Kemeriahan Kembang Api
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Akui Kinerja Polisi Jauh dari Harapan, Kapolri Minta Maaf dan Janji tak Baper Terima Kritikan Publik
Sigit menekankan komitmen Polri untuk terus melakukan pembenahan agar institusi Korps Bhayangkara semakin sesuai dengan harapan publik.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
Akui Kinerja Polisi Jauh dari Harapan, Kapolri Minta Maaf dan Janji tak Baper Terima Kritikan Publik
Indonesia
Belasan Ribu Polisi Diperintahkan Tetap di Lokasi Bencana Sumatra sampai Kondisi Benar-Benar Pulih
Selain personel, berbagai peralatan dan bantuan kemanusiaan turut dikirim guna mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
Belasan Ribu Polisi Diperintahkan Tetap di Lokasi Bencana Sumatra sampai Kondisi Benar-Benar Pulih
Indonesia
Kamera Tilang E-TLE Bikin Polantas makin Susah Lakukan Pungli dan ‘Main Mata’ dengan Pelanggar Lalu Lintas
Sepanjang 2025, sekitar 95 persen penegakan hukum lalu lintas telah berbasis e-TLE, sedangkan 5 persen masih dilakukan melalui tilang langsung.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
Kamera Tilang E-TLE Bikin Polantas makin Susah Lakukan Pungli dan ‘Main Mata’ dengan Pelanggar Lalu Lintas
Bagikan