Tarik Komjen Panca Putra Kembali ke Polri Usai Bertugas di Lemhanas, Mabes: Demi Tingkatkan Profesionalisme

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Tarik Komjen Panca Putra Kembali ke Polri Usai Bertugas di Lemhanas, Mabes: Demi Tingkatkan Profesionalisme

Gedung Mabes Polri. (Dok Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan pada sejumlah perwira tinggi dan menengah Korps Bhayangkara pada awal Mei 2026.

Dalam keputusan terbaru ini, Komjen RZ Panca Putra resmi ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Perubahan struktur kepemimpinan tersebut dikonfirmasi melalui Surat Telegram Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal Kamis, 7 Mei 2026.

Kasih Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa pergeseran posisi di lingkungan kepolisian merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi. Hal ini ditujukan guna memastikan keberlangsungan regenerasi dan efektivitas kinerja institusi di berbagai level jabatan.

“Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis," kata Johnny dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta dikutip Sabtu (9/10).

Baca juga:

Deretan Jenderal Polri Kena Mutasi, Kapolda Jabar hingga Kalbar Diganti

Penunjukan Komjen Panca Putra sebagai Kalemdiklat Polri sekaligus mengakhiri masa tugasnya di luar struktur utama Polri.

Sebelum menduduki posisi baru ini, jenderal bintang tiga tersebut tercatat menjabat sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI

Rotasi kali ini juga menyasar sembilan posisi Kapolda. Mereka di antaranya Kapolda Sumatera Barat Irjen Djati Wiyoto Abadhy, Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Agus Wijayanto, hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Pipit Rismanto.

Selain itu, ada pula pergantian di posisi Kapolda Kalimantan Barat Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar, Kapolda Maluku Utara Irjen Arif Budiman, Kapolda NTB Brigjen Kalingga Rendra Raharja, Kapolda Bengkulu Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Himawan Bayu Aji, serta Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Nasri.

Tak hanya itu, jabatan Kapolres jajaran Metro dan Kota Besar juga ikut mengalami pergantian.

Di antaranya Kapolres Metro Depok Kombes Christian Rony Putra dan Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Indra Wijatmiko.

Dalam mutasi tersebut, Polri juga mencatat adanya promosi jabatan terhadap 16 personel ke pangkat Irjen Pol dan 43 personel naik menjadi Brigjen Pol. Selain itu, 16 personel lainnya mendapat promosi sebagai Kombes Pol.

Satu personel polisi wanita atau Polwan juga mendapat promosi jabatan, yakni Brigjen A.A. Sagung Dian Kartini yang kini dipercaya menjabat Karolemtala Stamarena Polri.

Baca juga:

DPR Desak Mabes Polri Ambil Alih Penanganan Praktik Dukun Berkedok Kiai di Pati

Selain promosi dan rotasi, mutasi kali ini juga mencakup tiga personel yang telah menyelesaikan pendidikan serta 14 personel yang memasuki masa pensiun.

Menurut Johnny, pergantian jabatan di lingkungan Polri diharapkan mampu memperkuat pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

“Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya lagi. (Knu)

#Kapolri #Mutasi Jabatan #Mutasi Polri #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Bagikan