DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Rancangan APBD Tahun 2024 Rp 81,7 Triliun


DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati nilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 senilai Rp 81,7 triliun.
Besaran tersebut disepakati dalam rapat pendalaman dan penelitian akhir dokumen rancangan APBD hasil pembahasan lima komisi bersama Satuan dan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) mitra pada 10-13 Oktober 2023 lalu di Puncak, Bogor.
"Berdasarkan hasil Raperda APBD bersama eksekutif rancangan Raperda APBD tahun 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059," ujar Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Selasa (31/10).
Besaran APBD 2024 terdiri dari rancangan proyeksi pendapatan daerah di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 72,4 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 52,3 triliun, Pendapatan Transfer Rp 19,3 triliun, Pendapatan Daerah yang sah Rp 722,2 miliar.
Kemudian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 9,2 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 3,8 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 5,4 triliun.
Lalu rancangan belanja daerah sebesar Rp 72,5 triliun dengan rincian, Belanja Operasi Rp 58,8 triliun, Belanja Modal Rp 11,4 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 1,1 triliun dan Belanja Transfer Rp 318,3 miliar.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9,7 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 7,9 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 1,8 triliun. (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
