Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Legislator Minta Pemerintah Pusat Kurangi APBD Pemda yang Manipulasi Angka Stunting

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 10 Oktober 2023
Legislator Minta Pemerintah Pusat Kurangi APBD Pemda yang Manipulasi Angka Stunting

Ilustrasi - Kampanye stunting. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/dok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah sedang gencar-gencarnya menurunkan angka stunting. Tetapi, ada oknum di pemerintah daerah (pemda) yang menghambat upaya tersebut dengan sengaja mengakali data perhitungan jumlah stunting sehingga angkanya menjadi lebih kecil.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah pusat untuk menindak tegas oknum pemda yang terbukti sengaja menurunkan prevalensi stunting dengan tujuan mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

“Harus ada (sanksi), kurangi APBD,” tegas Irma, Selasa,(10/10).

Baca Juga:

Setiap Orang Tua Bisa Cegah Stunting

Irma tak menampik bahwa perbuatan pemda tersebut sudah menjadi rahasia umum. Dia mencontohkan, di Sumatera Selatan (Sumsel) anak-anak penderita stunting hanya mendapatkan bantuan satu kali dalam setahun.

“Bahkan ada yang tidak pernah dapat sama sekali,” ungkap Irma.

Lebih lanjut Ketua DPP Partai NasDem mengharapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan bisa menggunakan basis data dari posyandu untuk menyalurkan bantuan. Metode tersebut jauh lebih baik ketimbang menggunakan data berbasis survei.

“Sudah tepat itu Kemenkes terkait mandatory spending tidak berbasis persentase, tapi berdasarkan kebutuhan berbasis program kerja,” ujar Irma.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Pj Heru Segera Kucurkan Dana Penanganan Stunting

Di sisi lain, Irma mengusulkan supaya pemda wajib membuat program kerja sebelum dana transfer daerah turun. Menurutnya, langkah ini bisa membuat upaya pengentasan stunting menjadi terukur dan jelas.

“Jadi pemerintah daerah wajib membuat program kerja lebih dulu baru transfer daerah turun. Sehingga kontrolnya bisa lebih terukur,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut banyak pemda yang melakukan kekeliruan kerika menghitung jumlah stunting sehingga angkanya menjadi kecil.

Suharso mengatakan, kekeliuran tersebut bukan kesalahan hitung melainkan adanya manipulasi supaya pemda mendapatkan insentif dari pemerintah pusat. (Pon)

Baca Juga:

APBN 2024 untuk Jaga Inflasi hingga Tekan Angka Prevalensi Stunting

#Stunting #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Bagikan