DPRD DKI Minta Pj Heru Segera Kucurkan Dana Penanganan Stunting

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 06 Oktober 2023
DPRD DKI Minta Pj Heru Segera Kucurkan Dana Penanganan Stunting

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk secepatnya mengucurkan dana untuk penanganan stunting di Ibu Kota. Sebab, dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 telah disepakati adanya dana untuk stunting.

"Dalam kesempatan baik ini saya mohon kepada Pj Gubernur atas nama anggota DPRD DKI Jakarta di dapil 6 khususnya supaya segera dikeluarkan dana stunting itu, kalau bisa bulan November ini bisa APBD Perubahan dikeluarkan saya kira akan membantu masyarakat," kata Rasyidi di Jakarta, Jumat (6/10).

Baca Juga

APBN 2024 untuk Jaga Inflasi hingga Tekan Angka Prevalensi Stunting

Rasyidi menceritakan, bahwa saat menemui konstituennya dirinya ditanyakan mengenai uang stunting. Cukup disayangkan pertanyaan itu tidak dijawabnya.

"Ditanyakan ke masyarakat masalah dana stunting. Saya tidak bisa menjawab. Karena saya bicarakan sama ibu Widyastuti. Dan pak walkot Jaktim bahwa sebenernya stunting itu sudah dimasukkan ke APBD Perubahan supaya kalau bisa, jangan sampai, ditemukan di daerah Jaktim, Bambu Apus masih ada yang kena stunting," tuturnya.

Baca Juga

Angka Perkawinan Anak dan Stunting di Kabupaten Cirebon Masih Tinggi

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, bahwa masih ditemukan kasus stunting di dapilnya di Jakarta Timur.

"Kemudian di daerah Cibubur ada dua stunting. Mereka cari dana oleh lurahnya sendiri. Dicari-cari dan masyarakat kemudian," paparnya.

Maka dari itu, ia memohon pada Pemprov DKI untuk segera mengucurkan dana stunting agar anak-anak terpenuhi kebutuhan gizinya.

"Dengan membantu masyarakat kita semua berbangga dan khususnya Pj Gubernur melihat masyarakat di Jakarta tidak ada stunting lagi," urainya. (Asp).

Baca Juga

Pemkot Solo Minta Bantuan Swasta Tangani Kasus Stunting

#Komisi C DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan