KLHK Diminta Lakukan Kajian Pencegahan dan Pengendalian Udara Jakarta yang Buruk

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 13 Juni 2023
KLHK Diminta Lakukan Kajian Pencegahan dan Pengendalian Udara Jakarta yang Buruk

Kondisi Jakarta. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menyoroti mengenai kondisi air dan udara, terutama di Ibu Kota Jakarta, yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan.

Hal itu lantaran tingkat pencemaran udara atau polusi udaranya memburuk dan masuk dalam kategori tidak sehat. Oleh karena itu, dirinya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan kajian untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran udara tersebut.

Baca Juga:

Minimnya Angkutan Umum Penyebab Kualitas Udara di Jakarta Memburuk

“Saya nggak tahu Bapak/Ibu mungkin memperhatikan (bahwa) akhir-akhir ini banyak juga masyarakat yang memperhatikan kondisi khususnya di Ibu Kota Jakarta yang sangat mencekam dan memburuk. Ya kita ketahui penjelasan-penjelasan dari tahun ke tahun kan itu ada kombinasi dari aktivitas industri apakah itu PLTU, kendaraan umum dan sebagainya, tapi juga mungkin siklus angin yang kita sudah memasuki angin dari Timur yang bisa memperparah kondisi polusi,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/6).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun meminta Menteri KLHK untuk secara serius menjadikan isu permasalahan kondisi udara di Jakarta menjadi perhatian khusus. Sehingga, dirinya mendorong KLHK untuk membuat kajian ilmiah yang mendalam agar mendapatkan solusi atas permasalahan pencemaran udara bukan hanya di Jakarta namun juga daerah lainnya.

Baca Juga:

Pembatasan Kendaraan Bisa Kurangi Buruknya Kualitas Udara Jakarta

“Saya belum pernah melihat adanya studi atau kajian ilmiah yang mendalam yang komprehensif dan disertakan solusi ke depan itu akan seperti apa? kita bicara ini bukan karena Cuma di Jakarta ya, tapi kita mau menjadi ini perhatian untuk daerah-daerah lain yang bisa memperkuat potensi memperparah kondisi udara,” jelasnya.

Tambahnya, terobosan dan gagasan untuk pengendalian pencemaran lingkungan oleh KLHK ini sangat diperlukan. Melihat banyak sekali antusiasme masyarakat yang suka melakukan aktivitas di luar ruangan khususnya yang suka berolahraga. Kondisi udara yang buruk sangat memprihatinkan karena rasanya sulit sekali bagi masyarakat yang ingin hidup sehat.

“Saya minta ini ada terobosan dan gagasan dari KLHK, ada studi ada kajian ilmiah dan langkah ke depan ini apa? kita tahu lah mungkin ada pengurangan-pengurangan penggunaan apakah itu kendaraan- kendaraan pribadi dan lebih ke kendaraan umum, penggunaan lebih banyak kendaraan listrik dan juga mungkin penanaman-penanaman pembukaan ruang terbuka hijau lebih banyak lagi, penanaman mangrove di sekitar teluk Jakarta. Ini kan bisa menjadi perhatian khusus, saya minta ini menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya.

Sekedar informasi, kualitas udara di DKI Jakarta sempat menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir. Kualitas udara Ibu Kota misalnya, menempati peringkat keempat dunia kota dengan kualitas udara terburuk dengan kategori tidak sehat. Dikutip dari situs pemantau kualitas udara IQAir, per Kamis (8/6) pukul 07.51 WIB, Jakarta mendapat skor 156 yang menempatkannya di bawah New York (266), Lahore, Pakistan (238), dan Dubai, Uni Emirat Arab (169).

Skor tersebut membuat kualitas udara Jakarta dikategorikan sebagai unhealthy atau tak sehat yang ditandai dengan warna merah. (Knu)

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Terima Keluhan Warga Sakit akibat Kualitas Udara Buruk

#Jakarta #DKI Jakarta #Udara Buruk #Polusi Udara #DPR RI #Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Berita Foto
Indonesia Masters 2026: Ganda Campuran Indonesia Adnan/Indah Singkirkan Ganda Malaysia
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Adnan /Indah berusaha mengembalikan kok dalam turnamen Indonesia Masters 2026 di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Masters 2026: Ganda Campuran Indonesia Adnan/Indah Singkirkan Ganda Malaysia
Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Pemprov DKI Mulai Bangun Giant Sea Wall September 2026
Pada awalnya Jakarta mendapatkan porsi pembangunan giant sea wall sepanjang 12 km, tapi ditambah menjadi 19 kilometer.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Pemprov DKI Mulai Bangun Giant Sea Wall September 2026
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Bagikan