Pilpres 2019

Klaim Daya Beli Turun, Jubir PSI Tuding Fadli Zon Bohong Lagi

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 13 Februari 2019
 Klaim Daya Beli Turun, Jubir PSI Tuding Fadli Zon Bohong Lagi

Jubir PSI Dedek Prayudi (Foto: youtube/psi.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Klaim politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait menurunnya daya beli masyarakat mendapat tanggapan pedas dari Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi.

Menurut Dedek Prayudi yang juga anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, ucapan Fadli Zon yang berulang kali menyatakan daya beli masyarakat turun sebagai kebohongan.

"Saya kira bang Fadli sedang berbohong lagi. Daya beli masyarakat tercatat oleh lembaga resmi BPS tumbuh hampir lima persen setiap tahunnya sejak 2014 tahun lalu," kata politisi muda yang akrab disapa Uki ini dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (13/2).

anggota TKN Dedek Prayudi
Politisi PSI yang juga anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Dedek Prayudi (Foto: Twitter/Dedek 'Uki' Prayudi)

Lebih lanjut Dedek menilai, apa yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR ini adalah bentuk pengalihan atas buruknya performa anggota DPR periode 2014-2019.

"Bang Fadli ini seharusnya sibuk membenahi DPR RI yang dinobatkan oleh rekan-rekan Formappi sebagai yang terburuk, bukan mengalihkan dengan nyinyiran yang saya kira membohongi rakyat," tegas Uki.

Dedek Prayudi secara tegas mengatakan, pertumbuhan daya beli lebih tinggi daripada nilai inflasi atau kenaikan harga komoditas.

"Bandingkan kenaikan daya beli yang lima persen itu dengan kenaikan harga komoditas yang hanya 3,5 persen," tandas politisi PSI itu.

Sebelumnya diberitakan bahwa Fadli Zon seperti dilansir Antara mengaku harga kebutuhan meningkat yang menyebabkan turunnya daya beli, kondisi ini memicu penurunan daya beli masyarakat.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kata Ketua Fraksi PKB Usai Diperiksa KPK Dalam Kasus Suap Taufik Kurniawan

#Fadli Zon #PSI #DPR #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan