Kinerja Pansus KPK Dikritik ICW, Ahmad Sahroni: Jangan Panik, Situ Siapa?


Suasana RDPU oleh Pansus Hak Angket KPK di Senayan (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
MerahPutih.com - Kinerja Pansus KPK kerap mendapat kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait efektivitas dan outputnya. Anggota Pansus KPK, Ahmad Sahroni mengingatkan ICW agar jangan panik terhadap kinerja Pansus KPK.
Anggota DPR itu bahkan mengatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebetulnya ICW tidak punya dasar hukum dalam mengevaluasi dan mengkritik KPK.
"ICW apa dasar hukumnya ingin mengevaluasi kinerja Pansus Angket KPK?" kata Sahroni di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (28/8).
Sahroni mengatakan hal itu menyikapi pernyataan aktivis ICW, Donal Fariz yang mengatakan, aktivitas yang dilakukan Pansus Angket KPK tidak relevan.
ICW mencatat, sejak Pansus Angket KPK bekerja pada 30 Mei 2017, ada sebanyak 12 dari 16 aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan empat tujuan pansus yang dibacakan dalam paripurna.
Menurut Sahroni, Pansus Angket KPK DPR RI telah bekerja sesuai dengan aturan perundangan.
"LSM kok mau mengevalusi Pansus Angket KPK. Jangan diputar-putar dan jangan panik lah ya LSM. Kami bekerja sesuai dengan aturan undang-undang," kata Sahroni.
Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, Pansus Angket KPK akan bekerja secara adil dan mendengarkan semua keluhan semua pihak yang hadir di Pansus Angket KPK.
Menurut Sahroni, nara sumber yang hadir ke rapat Pansus Angket KPK, tidak semuanya pro kepada Pansus, tapi banyak juga yang kontra.
"ICW seharusnya bersikap cerdas dalam menyikapi kerja Pansus Angket KPK, bukan malah ingin melemahkan," katanya.
Sahroni juga menegaskan, Pansus Angket KPK berusaha untuk menjadikan KPK lebih baik di masa mendatang.(*)
Bagikan
Berita Terkait
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
