Kinerja Pansus KPK Dikritik ICW, Ahmad Sahroni: Jangan Panik, Situ Siapa?

Eddy FloEddy Flo - Senin, 28 Agustus 2017
Kinerja Pansus KPK Dikritik ICW, Ahmad Sahroni: Jangan Panik, Situ Siapa?

Suasana RDPU oleh Pansus Hak Angket KPK di Senayan (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kinerja Pansus KPK kerap mendapat kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait efektivitas dan outputnya. Anggota Pansus KPK, Ahmad Sahroni mengingatkan ICW agar jangan panik terhadap kinerja Pansus KPK.

Anggota DPR itu bahkan mengatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebetulnya ICW tidak punya dasar hukum dalam mengevaluasi dan mengkritik KPK.

"ICW apa dasar hukumnya ingin mengevaluasi kinerja Pansus Angket KPK?" kata Sahroni di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (28/8).

Sahroni mengatakan hal itu menyikapi pernyataan aktivis ICW, Donal Fariz yang mengatakan, aktivitas yang dilakukan Pansus Angket KPK tidak relevan.

ICW mencatat, sejak Pansus Angket KPK bekerja pada 30 Mei 2017, ada sebanyak 12 dari 16 aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan empat tujuan pansus yang dibacakan dalam paripurna.

Menurut Sahroni, Pansus Angket KPK DPR RI telah bekerja sesuai dengan aturan perundangan.

"LSM kok mau mengevalusi Pansus Angket KPK. Jangan diputar-putar dan jangan panik lah ya LSM. Kami bekerja sesuai dengan aturan undang-undang," kata Sahroni.

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, Pansus Angket KPK akan bekerja secara adil dan mendengarkan semua keluhan semua pihak yang hadir di Pansus Angket KPK.

Menurut Sahroni, nara sumber yang hadir ke rapat Pansus Angket KPK, tidak semuanya pro kepada Pansus, tapi banyak juga yang kontra.

"ICW seharusnya bersikap cerdas dalam menyikapi kerja Pansus Angket KPK, bukan malah ingin melemahkan," katanya.

Sahroni juga menegaskan, Pansus Angket KPK berusaha untuk menjadikan KPK lebih baik di masa mendatang.(*)

#Pansus KPK #Rapat Dengar Pendapat #ICW #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
DPR akhirnya mengesahkan UU Reforma Agraria. Ada sejumlah poin yang diatur dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
Dunia
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi
Keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi keamanan yang terus berkembang di kawasan tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi
Indonesia
Waka Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial Revisi UU Migas
Draf RUU Migas mengatur BUK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Waka Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial Revisi UU Migas
Bagikan