Kinerja Pansus KPK Dikritik ICW, Ahmad Sahroni: Jangan Panik, Situ Siapa?


Suasana RDPU oleh Pansus Hak Angket KPK di Senayan (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
MerahPutih.com - Kinerja Pansus KPK kerap mendapat kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait efektivitas dan outputnya. Anggota Pansus KPK, Ahmad Sahroni mengingatkan ICW agar jangan panik terhadap kinerja Pansus KPK.
Anggota DPR itu bahkan mengatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebetulnya ICW tidak punya dasar hukum dalam mengevaluasi dan mengkritik KPK.
"ICW apa dasar hukumnya ingin mengevaluasi kinerja Pansus Angket KPK?" kata Sahroni di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (28/8).
Sahroni mengatakan hal itu menyikapi pernyataan aktivis ICW, Donal Fariz yang mengatakan, aktivitas yang dilakukan Pansus Angket KPK tidak relevan.
ICW mencatat, sejak Pansus Angket KPK bekerja pada 30 Mei 2017, ada sebanyak 12 dari 16 aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan empat tujuan pansus yang dibacakan dalam paripurna.
Menurut Sahroni, Pansus Angket KPK DPR RI telah bekerja sesuai dengan aturan perundangan.
"LSM kok mau mengevalusi Pansus Angket KPK. Jangan diputar-putar dan jangan panik lah ya LSM. Kami bekerja sesuai dengan aturan undang-undang," kata Sahroni.
Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, Pansus Angket KPK akan bekerja secara adil dan mendengarkan semua keluhan semua pihak yang hadir di Pansus Angket KPK.
Menurut Sahroni, nara sumber yang hadir ke rapat Pansus Angket KPK, tidak semuanya pro kepada Pansus, tapi banyak juga yang kontra.
"ICW seharusnya bersikap cerdas dalam menyikapi kerja Pansus Angket KPK, bukan malah ingin melemahkan," katanya.
Sahroni juga menegaskan, Pansus Angket KPK berusaha untuk menjadikan KPK lebih baik di masa mendatang.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras

RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
