Kinerja Pansus KPK Dikritik ICW, Ahmad Sahroni: Jangan Panik, Situ Siapa?

Eddy FloEddy Flo - Senin, 28 Agustus 2017
Kinerja Pansus KPK Dikritik ICW, Ahmad Sahroni: Jangan Panik, Situ Siapa?

Suasana RDPU oleh Pansus Hak Angket KPK di Senayan (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kinerja Pansus KPK kerap mendapat kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait efektivitas dan outputnya. Anggota Pansus KPK, Ahmad Sahroni mengingatkan ICW agar jangan panik terhadap kinerja Pansus KPK.

Anggota DPR itu bahkan mengatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebetulnya ICW tidak punya dasar hukum dalam mengevaluasi dan mengkritik KPK.

"ICW apa dasar hukumnya ingin mengevaluasi kinerja Pansus Angket KPK?" kata Sahroni di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (28/8).

Sahroni mengatakan hal itu menyikapi pernyataan aktivis ICW, Donal Fariz yang mengatakan, aktivitas yang dilakukan Pansus Angket KPK tidak relevan.

ICW mencatat, sejak Pansus Angket KPK bekerja pada 30 Mei 2017, ada sebanyak 12 dari 16 aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan empat tujuan pansus yang dibacakan dalam paripurna.

Menurut Sahroni, Pansus Angket KPK DPR RI telah bekerja sesuai dengan aturan perundangan.

"LSM kok mau mengevalusi Pansus Angket KPK. Jangan diputar-putar dan jangan panik lah ya LSM. Kami bekerja sesuai dengan aturan undang-undang," kata Sahroni.

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, Pansus Angket KPK akan bekerja secara adil dan mendengarkan semua keluhan semua pihak yang hadir di Pansus Angket KPK.

Menurut Sahroni, nara sumber yang hadir ke rapat Pansus Angket KPK, tidak semuanya pro kepada Pansus, tapi banyak juga yang kontra.

"ICW seharusnya bersikap cerdas dalam menyikapi kerja Pansus Angket KPK, bukan malah ingin melemahkan," katanya.

Sahroni juga menegaskan, Pansus Angket KPK berusaha untuk menjadikan KPK lebih baik di masa mendatang.(*)

#Pansus KPK #Rapat Dengar Pendapat #ICW #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan