Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

Arsip - Sejumlah warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur pascaserangan udara Israel di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Xinhua/Khaled Omar/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengecam keras tindakan Israel yang kembali melakukan serangan terhadap warga sipil Palestina di Gaza, meskipun telah ada kesempatan untuk melakukan gencatan senjata.

Aksi tersebut menyebabkan puluhan warga Gaza tewas dan terhambatnya bantuan kemanusiaan yang masuk ke terkepung.

Menurut Oleh Soleh, tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan konvensi kemanusiaan. Maka, tindakan Israel itu tidak boleh dibiarkan.

“Sudah jelas, apa yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap kesempatan gencatan senjata. Mereka tetap membunuh warga sipil dan menghalangi masuknya truk bantuan. Ini bentuk kejahatan kemanusiaan dan genosida yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya, Jumat (17/10).

Baca juga:

Israel Masih Ogah Buka Perbatasan Rafah, Bantuan ke Gaza Tidak Bisa Lewat

Oleh pun mendesak Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan lantang bersuara mengecam pelanggaran Israel tersebut.

Ia menilai, sikap diam atau setengah hati hanya akan memperkuat impunitas yang selama ini dinikmati Israel di mata dunia.

“Indonesia harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengutuk segala bentuk pelanggaran terhadap gencatan senjata. Pemerintah juga harus mengajak komunitas internasional untuk bersatu mengecam Israel dan mengawasi secara ketat pelaksanaan gencatan senjata, agar tidak kembali diingkari,” ujarnya.

Baca juga:

Ada Gencatan Senjata, Situasi Kesehatan di Gaza Masih Dalam Kondisi Sangat Kritis

Lebih lanjut, Oleh menegaskan, bahwa selama ini Israel berulang kali mengingkari perjanjian gencatan senjata. Hal itu menunjukkan, bahwa mereka tidak memiliki itikad baik untuk menghormati prinsip kemanusiaan dan perdamaian.

“Selama dunia tidak bersatu menekan Israel, tragedi kemanusiaan di Gaza akan terus berulang. Indonesia, dengan sejarah panjang dukungan terhadap Palestina, harus menjadi suara moral bagi dunia,” pungkasnya. (Pon)

#Gencatan Senjata #Serangan Israel #DPR RI #Konflik Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Bagikan