Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Merahputih.com - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan penghormatannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Putusan ini menjadi pertimbangan penting dalam proses revisi UU ASN yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI dan pemerintah.

“Pertama, tentu Komisi II DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan menjadi salah satu masukan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini sudah teragendakan dalam prolegnas prioritas yang disepakati antara DPR dengan pemerintah,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10).

Baca juga:

Gagal Hapus Nama Messi dari Sepak Bola, Endrick Bakal Dipinjamkan ke Olympique Marseille

Sebelumnya, MK memutuskan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK mensyaratkan pasal tersebut dimaknai bahwa pengawasan sistem merit, termasuk etika dan perilaku ASN, harus dilakukan oleh suatu lembaga independen.

Menanggapi putusan tersebut, Rifqi menjelaskan bahwa pasca-dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), fungsi pengawasan sistem merit dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, adanya putusan MK ini menuntut pembentukan lembaga independen baru yang memiliki fungsi otonom.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menerangkan, putusan MK mewajibkan DPR dan pemerintah mengupayakan hadirnya lembaga baru yang bertugas otonom untuk memastikan seluruh proses kepegawaian ASN, mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian, berjalan dengan baik.

Selain itu, Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN. Pertama, penerapan sistem meritokrasi secara merata di seluruh Indonesia, menghilangkan kesenjangan antara ASN pusat dan daerah. Kedua, menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua ASN untuk mengisi jabatan di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Baca juga:

Cuaca Panas Dengan Suhu Capai 37,6 Derajat Celcius, Ini Imbauan BMKG

“Yang pertama, menghadirkan sistem meritokrasi yang merata secara nasional. Tidak boleh lagi ada kejomplangan antara ASN yang ada di daerah satu dengan daerah lain, maupun ASN di pemerintahan daerah dengan kementerian lembaga. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa semua ASN itu memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki semua jabatan di kementerian lembaga maupun pemerintahan daerah,” tegasnya.

Rifqi menambahkan, Komisi II berkomitmen menjaga profesionalitas ASN sejalan dengan putusan MK, terutama untuk mencegah politisasi birokrasi menjelang Pemilu maupun Pilkada.

“Sehingga niat baik Komisi II DPR RI dengan kehendak putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki keinginan yang sama,” pungkasnya.