Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 Januari 2021
Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19

DPR RI. (Foto: Merahputih.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja parlemen dalam pengawasan COVID-19 sangat buruk.

Peneliti Formappi M Djadijono menyebut, kinerja Tim Pengawas Penanganan COVID-19 yang dibentuk DPR tidak tampak saat penanganan pandemi.

"Tim Pengawas Penanganan COVID-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa menaati protokol kesehatan," kata Djadijono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1).

Baca Juga:

DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru

Djadijono mengungkapkan, Timwas COVID-19 ini dibentuk DPR pada 9 April 2020 untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, DPR juga membentuk Satgas COVID-19 untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi.

Dia menilai, hingga masa sidang II periode 2020-2021, tidak ada hasil kinerja dari timwas tersebut.

"Ternyata yang kami telusuri masa sidang II ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan," ujarnya.

Djadijono mengatakan, Timwas COVID-19 sempat menggelar rapat dengan Kementerian Sosial pada masa sidang I terkait penanganan pandemi.

Ilustrasi - Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/9/2020). ANTARA
Ilustrasi - Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/9/2020). ANTARA

Selain itu, DPR juga dinilai nihil prestasi di bidang legislasi. Sebagai catatan dan refleksi selama 2020, DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU prolegnas dan 10 RUU kumulatif terbuka.

"Sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya," tuturnya.

Sementara pada fungsi anggaran, DPR juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Jika dibandingkan dengan masa sidang I, hanya ada 3 komisi dengan 11 kementerian dan lembaga yang melakukan pengawasan anggaran.

Lalu, ia menyebut, tidak ada yang mengkritik padahal oleh Ketua DPR atau oleh putusan Badan Musyawarah akan melakukan pembahasan terhadap serapan anggaran tutup tahun.

"Ini mestinya merupakan kesempatan baik DPR untuk mencermati serapan anggaran," tuturnya.

Baca Juga:

DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac

Djadijono juga menyebut DPR kurang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR dinilai tidak peduli dan bahkan tidak tegas.

Namun, lanjut dia, DPR malah sigap menyelesaikan tugasnya ketika diminta melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik.

"Ini menimbulkan tanda tanya dan dugaan jangan-jangan ada 'udang di balik batu'. Sementara untuk mengawasi lamban dan kinerja di legislasi juga enggak memuaskan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan